Page 12 - SKH Palangka Post Edisi 05 Maret 2020

SUGIANTO SABRAN HABIB ISMAIL BIN YAHYA
Gubernur Kalteng Wakil Gubernur Kalteng
KAMIS, 5 MARET 2020 12

Pelaksanaan

UNBK Harus

Dipersiapkan

PALANGKA RAYA PPOST
Pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
tidak lama lagi akan dilaksanakan. Untuk itu diperlukan ke-
siapan dengan sangat matang, terutama bagi dinas pendi-
dikan untuk memperhatikan hal tersebut agar pelaksanaan
UNBK lancar tanpa hambatan.

Gubernur Kalteng Sugianto Sa- dari segi kualitas jaringan in-
bran mengatakan, kesiapan yang ternet yang memadai, terutama
dimaksud meliputi kesiapan dari di daerah pelosok. Meskipun
para siswa dalam menghadapi pemerintah sudah memberikan
UNBK. Termasuk juga kesiapan komputer di daerah. Namun
infrastruktur mulai dari ruang jika kualitas internet diwilayah
ujian serta jumlah perangkat tersebut tidak diperhatikan, tentu
komputer yang akan digunakan. akan menjadi hambatan dalam
Lebih lanjut, mengingat pelaksanaan ujian yang dilaku-
wilayah Kalteng yang cukup luas kan secara daring.
diharapkan komitmen dari Dinas Fahrizal meminta, bagi sekolah
untuk memperhatikan kesiapan yang merasa ada masalah dalam
pelaksanaan UNBK di daerah kesiapan dalam pelaksanaan
pelosok yang juga menjadi tem- UNBK mulai dari ketersediaan
pat dilaksanakannya ujian. Perlu atau gangguan jaringan internet
langkah antisipasi serta peman- untuk bisa segera berkoordi-
tauan agar tidak terjadi masalah nasi dengan Dinas. Agar masalah
saat ujian berlangsung. tersebut dapat tertangani dan
“Jelang UNBK semua harus para siswa dapat mengikuti ujian
betul-betul disiapkan. Tentu dengan nyaman.
saja kesiapan di daerah-daerah “Harapannya, kematangan SEMANGATI SISWA -
pelosok harus diperhatikan, baik persiapan tahun ini dapat meng- Gubernur Kalteng
siswa maupun sarana infrastruk- hasilkan UNBK lebih baik lagi Sugianto Sabran,
turnya,” kata Fahrizal. dibanding tahun kemarin. Jadi menyemangati siswa,
Disamping itu pelaksanaan semua pihak harus saling koordi- terutama mereka yang
UNBK juga harus dipersiapkan nasi,” tandasnya. (mg3/P5) akan menghadapi Ujian
Nasional Berbasis
Komputer semester ini.

Pemerataan Energi Relokasi Bantuan PLTS

PALANGKA RAYA, PPOST (RE) dalam empat tahun terakhir. berlistrik,” ungkap Sekda Kalteng berusaha semaksimal mungkin intah terus berusaha memberikan Memang masih banyak yang “Saat ini Pemprov Kalteng dan
Salah satu solusi yang dilakukan Pada 2015 yang lalu hanya Fahrizal Fitri, belum lama ini. dalam rangka pelayanan di bidang sumber energy untuk kebutuhan perlu dilakukan untuk mendapat- DPRD Kalteng tengah membahas
oleh Pemerintah Provinsi Kali- kurang lebih 70 persen saja RE Luasnya wilayah Kalteng tidak energi terutama bagi masyarakat di masyarakat. kan rasa keadilan dalam hal pemer- Raperda usulan Pemprov tentang
mantan Tengah (Kalteng) untuk yang mampu dicapai oleh Kaltenge dapat dipungkiri menjadi salah satu pedesaan dan pinggiran. “Kami sudah berusaha semak- ataan energy. Salah satu upaya Rencana Umum Energi Daerah
pemerataan energi yang tidak ter- dalam rangka memberikan engeri kendala dalam penyaluran listrik, Dengan melalui dana yang ada simal mungkin untuk membantu untuk mencapai hal tersebut adalah (RUED), harapannya regulasi ini
akses dengan PLN yakni merelokasi kepada masyarakat. karena akses ke pelosok-pelosok dari Anggaran Pendapatan dan masyarakat yang anggarannya ber- dengan membentuk suatu regulasi nantinya dapat menyejahterakan
bantuan Pembangkit Listrik Tenaga “Sampai di triwulan Keempat daerah di Bumi Tambun Bungai Belanja Daerah (APBD) Kalteng sumber dari APBN dan APBD khu- di bidang energi melalui rancangan masyarakat Kalteng hingga ke
Surya (PLTS). Hal ini dapat dilihat 2019 lalu sudah mampu mencapai masih susah dijangkau. Selama maupun dari Anggaran Pendapatan susnya desa yang belum terjangkau peraturan daerah (Raperda) terkait pelosok-pelosok daerah,” pungkas-
meningkatnya rasio elektrifikasi angka kurang lebih 87 persen telah Pemerintah Provinsi Kalteng sudah dan Belanja Negara (APBN) pemer- jaringan listrik PLN,” timpalnya. hal ini. nya.(mma/P5)

Penyampaian Ayo Bawa Balita ke Posyandu!

LPPD Paling

Lambat 3 Bulan PALANGKA RAYA, PPOST dapat dibawa ke posyandu un- maksimal,”ungkapnya, Rabu harapkan keluarga bisa memu- tar kompleks perumahan Basir Ja-
Dengan adanya posyandu di-
Ketua Tim Penggerak Pem-
(4/3).
tuk diperiksa kesehatan maupun
han cukup banyak, sekitar 13 anak
Dia berharap, pelayanan kes-
Setelah TA berdayaan Kesejahteraan tumbuh kembangnya. ehatan di posyandu bisa berjalan puk pola pikir dan perilaku yang yang aktif dibawa orangtuanya ke
keluarga (TP-PKK) Provinsi
produktif, sehingga bisa mela-
posyandu.
Dia menekankan, bersama
“Di Kompleks Basir jahan sendiri
seluruh elemen masyarakat,
Kalimantan Tengah (Kalteng)
hirkan generasi emas Indonesia,
optimal. Semoga kesadaran
Yulistra Ivo Azhari Sugianto seperti para lurah, tokoh ma- warga membawa balitanya ke generasi pemenang, generasi yang ada 2 posyandu yang aktif setiap
P A L A NGK A Sabran meminta, masyarakat syarakat, kader kesehatan, dan posyandu semakin meningkat, cerdas, kreatif, inovatif, produktif, bulannya, terbagi menjadi beberapa
sehingga kesehatan bayi pun ma-
dan visioner.
untuk meningkatkan kesadaran
pihak puskesmas, agar terus
RT. Jadi untuk RT 2 RW 2 ini ada
RAYA, PPOST kualitas kesehatan dan bagi bersinergi untuk mendorong kin baik. “Saya mengimbau posyandu sekitar 13 balita yang dipantau ke-
Sekretaris Dae- balita yang baru lahir diharapkan orang tua balita lebih peduli “Kami tidak henti-hentinya mengambil peranan aktif dalam sehatannya tiap bulan. Bahkan dari
rah (Sekda) Kali- membawa anaknya ke posyandu melakukan sosialisasi kepada mendorong pelayanan kesehatan puskesmas atau dinas kota sering
mantan Tengah untuk diimunisasi. masyarakat betapa penting- lebih baik lagi,”pungkasnya. datang memberikan penyuluhan ke
(Kalteng) Fahrizal “Satu komitmen pemerintah nya mengecek kesehatan balita. Sementara itu salah satu kader orangtua balita yang datang. Tadi
Fitri mengatakan, provinsi dalam memperhatikan Mudah-mudahan warga sema- Posyandu Mawar di bawah binaan (kemarin, Red) ada penyuluhan
merujuk pada ke- kualitas kesehatan. Pemerin- kin berbondong-bondang ke Puskesmas Kereng Bangkirai, Nur soal cara menyikat gigi yang
tentuan pasal 69 tah selalu mendorong agar posyandu,”harapnya. Hidayah menyebut anak-anak seki- benar,” pungkasnya.(mma/P5)
Undang-Undang ibu hamil dan
ibu hamil dan
Nomor 23 Tahun balita melakukan
balita melakukan
2014 yang menga- imunisasi, pen-
imunisasi, pen-
manatkan bahwa imbangan, secara
imbangan, secara
pemerintah daerah Fahrizal Fitri
wajib menyusun
dan menyampai-
kan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah
(LPPD) paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran
(TA) berakhir. Untuk itu, pada Maret ini masuk bulan
ketiga setelah anggaram 2019 berakhir.
“Berdasarkan ketentuan undang-undang tersebut
maka baik provinsi maupun kabupaten/kota wajib
menyusun LPPD,”tegasnya, Rabu (4/2).
Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 terdapat
isu-isu terkait penyusunan LPPD. Di antaranya, sim-
plifi kasi pelaporan dalam rangka pembangunan data
yang komprehensif dalam LPPD. Kedua, sinergitas
antara e-planning (perencanaan), e-budgeting (pen-
ganggaran) dan e-LPPD.
Ketiga, yaitu data kinerja evaluasi yang mampu
mempengaruhi kebijakan nasional. Keempat statemen
politik yakni data kinerja hasil evaluasi dapat meng-
gambarkan kurang dan lebihnya penyelenggaraan.
Urusan pemerintahan sesuai kewenangan daerah.
Kelima, supervision yakni data hasil evaluasi kin-
erja sebagai bahan kebijakan pemerintah pusat dalam
melakukan pemilihan umum dan teknis untuk men-
capai tujuan otonomi daerah.
“Yang terakhir adalah mapping capacity yakni data
hasil evaluasi kinerja akan menghasilkan peta ke- Foto : Ist
Foto : Ist
mampuan penyelenggaraan pemerintahan daerah POSYANDU – Kegiatan pelayanan yang dilakukan oleh kader Posyandu Mawar di
yang digunakan sebagai bahan peningkatan kapasitas bawah binaan Puskesmas Kereng Bangkirai, Rabu (4/2).
daerah,”pungkasnya. (mma/P5)