Page 7 - MRK MARET 2019

Hingga bulan ketiga ini, berbagai
aturan main masih simpang siur terus Kementerian PUPR disebutnya tidak
digodok di beberapa kementerian. bisa memutuskan harga rumah
Beberapa di antaranya adalah akses subsidi secara sepihak bila ambang
subsidi rumah bagi aparatur sipil batas bebas pajak belum ditetapkan.
negara (ASN) atau pegawai negeri Namun menurutnya pengembang
sipil (PNS) dan TNI-Polri yang sedang masih dapat terus membangun
dimatangkan. dengan menggunakan harga yang
berlaku selama ini.
Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Kementerian tengah mengusulkan
Pekerjaan Umum dan Perumahan untuk menaikkan harga jual
Eko D Heripoerwanto menjelaskan, rumah bersubsidi pada tahun
pematangan yang dilakukan seperti ini. Besar kenaikannya masih
aturan batas penghasilan penerima. dibahas Kementerian Keuangan
Sebelumnya, FLPP hanya bisa dan Kementerian PUPR. Namun
dinikmati dengan batas penghasilan diperkirakan dalam kisaran 3%
Rp4 juta. Batas maksimum itu akan hingga 7,75 %.
dinaikkan menjadi Rp8 juta sehingga
PNS dan TNI-Polri bisa ikut serta Hasilnya terjadi perlambatan
merasakan nikmatnya rumah subsidi. produksi rumah dari developer.
Kementerian PUPR mencatat realisasi
Namun dia meyakinkan kebijakan ini pembangunan rumah untuk program
tidak akan mengurangi ketersediaan Satu Juta Rumah sampai saat ini
rumah bagi MBR. Menurutnya dari sebanyak 120 ribu unit. Padahal,
spesifikasi, rumah untuk MBR dan PNS pada tiga bulan pertama tahun lalu,
cukup berbeda. Sehingga diharapkan realisasinya bisa mencapai 200 ribu
pengembang juga tetap memasok unit rumah.
rumah bagi segmen MBR. Menurutnya
selama ini permintaan masyarakat Direktur Jenderal Penyediaan
banyak datang dengan penghasilan di Perumahan Kementerian PUPR
atas Rp4 juta. Segmen ini menurutnya Khalawi Abdul Hamid mengatakan
masih belum terlayani. perlambatan karena pengembang
menahan stok karena menunggu
Di sisi lain, pembangunan rumah kepastian harga baru rumah
subsidi nantinya juga akan subsidi yang akan ditetapkan oleh
memperhatikan kebutuhan dan pemerintah.
permintaan. Dia meyakini suplai dari
developer akan menyesuaikan dengan
mekanisme pasar. Sehingga pihak
developer tidak akan membangun
rumah dengan harga lebih tinggi kalau
tidak akan laku di pasar.

Hal lain yang jadi perbincangan
adalah Kementerian PUPR yang
menantikan harga baru rumah
subsidi dari Kementerian Keuangan.
Pembahasan masih dilakukan dalam
tahap pengenaan pajak rumah yang
diperuntukkan bagi MBR tersebut.

Rumah Kita Maret 2019 7