Page 9 - MRK MARET 2019

Seperti pada kuartal pertama 2018,
pemerintah mengeluarkan kebijakan
sertifikat layak fungsi (SLF) yang dinilai
menjadi penghambat pembangunan
rumah bersubsidi oleh pengembang.
Peraturan baru dinilainya akan
menjadi faktor penghambat realisasi
pembangunan hunian bersubsidi oleh
pengembang.

Menurutnya tidak mudah bagi ribuan
pengembang mengikuti ketentuan secara
tiba-tiba. Sayangnya ini selalu rutin
dilakukan pemerintah di awal tahun.
Menurutnya ini akan menyulitkan baik
pengembang maupun MBR itu sendiri
untuk penyediaan hunian bersubsidi.
Ekonom Institute for Development of
Economics and Finance Bhima Yudhistira
Adhinegara mengatakan revisi ketentuan
batas gaji bukanlah solusi yang tepat untuk
mendorong realisasi target pembangunan 1
juta rumah.

Menurutnya, ini berpotensi menggerus
pasar KPR nonsubsidi yang sudah ada.
Revisi tersebut juga berpotensi membuat
penyaluran rumah subsidi menjadi tidak
tepat sasaran. Selain itu tujuan KPR FLPP
bagi MBR juga menjadi tidak sesuai. Namun
di sisi lain masih banyak ASN bergaji relatif
rendah yang membutuhkan rumah.

Rumah Kit
Rumah Kita Maret 2019a Maret 2019 9 9