Page 90 - E BOOK EKONOMI ISLAM

langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat
berharga dan menyalurkannya kepada masyarakat guna membiayai investasi

perusahaan. Lembaga Keuangan non bank diatur dengan Undang-Undang yang
mengatur masing-masing bidang usaha jasa keuangan nonbank dimaksud misalnya:

1) UU No. 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasurasian

2) UU No. 11 Tahun 1992 Tentang Dana Pensiun

3) UU No. 8 Tahun 1985 Tentang Pasar Modal

4) UU No. 40 TAhun 2007 Tentang Perseroan Terbatas

5) UU No. 19 Tahun 2008 Tentang Surat Berharga Syariah Negara

Berdasarkan beberapa Undang-Undang tersebut, belum terlihat ada peraturan

perudang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lembaga keuangan
nonbank dengan prinsip syariah. Untuk itu, regulasi tentang lembaga keuangan

syariah nonbank diatur dalam beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh Ketua
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan Lk) dan

Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan itu misalnya:

1) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-03/BL/2007 tentang Kegiatan

Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Syariah.

2) Peraturan Ketua Bapepam dan LK No. Per-04/BL/2006 Tentang Akad-akad
yang digunakan dalam Kegiatan Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Prinsip

Syariah.

3) Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan

Mudharabah.

4) Fatwa DSN-MUI No.20/DSN-MUI/IV/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Investasi untuk Reksa Dana Syariah.

5) Fatwa DSN-MUI No.32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah
(Sukuk).

84