Page 4 - buku panduan verifikasi dokumen spj pengeluaran skpd_Neat

LATAR BELAKANG

Perkembangan kebutuhan pengelolaan keuangan Daerah mendorong

suatu OPD untuk melakukan fungsi pengendalian internal. Pengendalian
internal bertujuan untuk meminimalisasi tindakan tidak baik di suatu

instansi. Tindakan tidak baik tersebut dapat berupa penyelewengan
anggaran belanja, memanipulasi data, dan kecurangan lain yang dapat

merugikan instansi dan negara. Pengendalian internal dapat

meliputi kegiatan pengawasan terhadap pencatatan surat

pertanggungjawaban, kegiatan pengawasan terhadap standar
penyimpanan uang atau kas suatu instansi, dan pengawasan terhadap

kegiatan operasional suatu instansi misalnya, aktivitas pembelian atau
pengadaan barang, dan penerimaan barang.

Kegiatan pembuatan surat pertanggungjawaban harus disertai dengan
bukti-bukti dan dokumen yang mendukung keabsahan suatu data.

Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor
3 9 Tahun 2 0 1 8 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan Keuangan

Daerah Kabupaten Bangka Tengah. Surat pertanggungjawaban ini harus

melalui tahap pemeriksaan supaya surat pertanggungjawaban tersebut
dapat terjamin keabsahan, kelengkapan, dan kebenarannya. Hal ini sudah

diatur berdasarkan Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 9 8 Tahun

2 02 1 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Kabupaten Bangka Tengah

Dalam proses pembuatan Surat Pertanggungjawaban keuangan masih

ditemukan beberapa kesalahan penulisan dan masih adanya kekurangan

kelengkapan dokumen yang dapat menghambat penyelesaian pembuatan
SPJ Keuangan. Sehingga dibuatlah buku panduan yang berisi SOP

verifikasi dan juga kelengkapan dokumen dalam pembuatan SPJ

Pengeluaran SKPD di Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bangka Tengah tahun 2022.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH