Page 5 - buku panduan verifikasi dokumen spj pengeluaran skpd_Neat

DASAR HUKUM

Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan dibuat oleh setiap

pengguna anggaran dan mengacu pada dasar hukum, antara lain:

1. Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018

tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

2.Permendagri No.77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah

3.Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 5 tahun 2021

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

4.Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 98 tahun 2021 tentang

Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah

Standar biaya yang digunakan oleh setiap pengguna anggaran

mengacu pada:

1. Peraturan Bupati bangka Tengah Nomor 119 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 88 tahun 2020 tentang

Standar Harga Kabupaten Bangka Tengah.

2.Peraturan Bupati bangka Tengah Nomor 4 tahun 2021 tentang

Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pejabat

Daerah, ASN dan Pegawai Tidak Tetap.

3.Peraturan Bupati Bangka Tengah Nomor 22 tahun 2022 tentang

Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil

Negara Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah.

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BANGKA TENGAH