Page 9 - Produk Kreatif dan Kewirausahaan
P. 9

Pg. 07                                        Mempersiapkan Administrasi Usaha



                          C.  Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


                                       Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak
                                sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal

                                diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
                                Wajib Pajak (WP) adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong
                                pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan

                                ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.


                                Tarif Pajak Penghasilan


                                Berdasarkan Buku Pedoman Perpajakan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak
                                tahun 2015, mulai tahun 2015, besarnya PTKP adalah sebagai berikut :

                                    a.  Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) untuk Wajib Pajak orang pribadi

                                    b.  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
                                    c.  Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) tambahan untuk seorang istri yang
                                       penghasilan digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam
                                       Pasal 8 ayat (1) UU PPh,

                                    d.  Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah
                                       dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi

                                       tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

                                Sanksi – Sanksi


                                Ketentuan mengenai kewajiban pendaftaran Pajak Penghasilan ditentukan dalam Undang-

                                Undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan
                                diubah terakhir kali dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Dalam UU nomor 6 tahun
                                1983 pasal 41 ayat 1-3 mengatur tentang hukum pidana bagi yang sengaja ataupun tidak
                                sengaja (lupa) tidak membayar pajak. Hukumannya antara lain sebagai berikut :


                                    a.  Kealphaan tidak memenuhi kewajiban pidana kurungan paling lama 6 bulan dan
                                       denda paling besar Rp. 1.000.000,-.

                                    b.  Sengaja tidak memenuhi kewajiban / menyebabkan seseorang tidak memenuhi
                                       kewajiban akan dipidana paling pidana 1 Tahun dan denda paling besar Rp.
                                       2.000.000,-.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14