Page 14 - MODUL PEMBAGIAN KEKUASAAN

Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap menteri membidangi

urusan tertentu dalam pemerintahan.

2. Klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 47 Tahun2009

tentang embentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Kementerian
Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan

pemerintahan yang ditanganinya.

(a). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang

nomenklatur / nama kementeriannya secara tegas disebutkan dalam UUD
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(b). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya

disebutkan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

(c). Kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman,
koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah.

Selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga
kementerian koordinator yang bertugas melakukan sinkronisasi dan koordinasi

urusan kementerian-kementerian yang berada di dalam lingkup tugasnya.
Kementerian koordinator, terdiri atas:

(a). Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

(b). Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

(c). Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat

3. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

Selain memiliki Kementerian Negara, Republik Indonesia juga memiliki

Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) yang dahulu namanya Lembaga
Pemerintah Non-Departemen. Lembaga Pemerintah Non-Kementerian

merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk membantu presiden dalam
melaksanakan tugas pemerintahan tertentu. Lembaga Pemerintah Non-

Kementerian berada di bawah presiden dan

13