Page 18 - MODUL PEMBAGIAN KEKUASAAN
P. 18

Pendalaman materi

               Pilih satu jawaban yang benar dari pertanyaan berikut

               1.  Latar belakang lahirnya teori sistem pembagian kekuasaan sebenarnya karena   .....


                   A.  sudah tidak menghendaki adanya kekuasaan kerajaan

                   B.  untuk menghindari adanya pemusatan kekuasaan yang melahirkan otoriter

                   C.  untuk memberi kesempatan lebih banyak orang ikut memegang kekuasaan

                   D.  untuk memudahkan menyelesaikan kekuasaan bila dipegang oleh banyak lembaga


                   E.  untuk memudahkan koordinasi antara penyelenggara negara

               2.  Pembagian kekuasaan menurut Zul Afdi Ardian pada hakekatnya pembagian kekuasaan dapat
                   dibagi ke dalam dua cara salah satunya  secara vertikal maksudnya .....

                   A.  antara legeslatif dengan ekskutif

                   B.  antara legeslatif den yudikatif

                   C.  antara pemerintah pusat dan daerah di negara kesatuan


                   D.  antara legeslatif, ekskutif dan yudikatif

                   E.  antara presiden, wakil presiden dan menterinya

               3.  John  Locke  dari  Inggris,  dalam  bukunya  yang  berjudul  “Two  Treaties  of  Goverment”
                   mengusulkan  agar  kekuasaan  di  dalam  negara  itu  dibagi  dalam  organ-organ  negara  yang
                   mempunyai fungsi yang berbeda-beda, legeslaitf bertugas untuk ....

                   A.. melaksanakan undang-undang


                   B.  mengawasi ekskutif

                   C.  menjalankan undang-undang

                   D.  melakukan hubungan dengan negara lain

                   E.  membuat  undang-undang


               4.  Lembaga federatif oleh John Locke, dalam bukunya yang berjudul “Two Treaties of Goverment”
                   melaksanakan tugas ….

                   A.. melaksanakan undang-undang

                   B.  mengawasi ekskutif

                   C.  menjalankan undang-undang

                   D.  melakukan hubungan secara diplomatik dengan negara lain

                                                                                                       17
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22