Page 41 - Paparan Bimtek Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019-edit3
P. 41
P e n y a l u r a n D a n a D e s a 2 0 1 9
Mekanisme Penyaluran Dana Desa RKUN-RKUD pada Daerah Terdampak Bencana 41
P M K 1 4 5 / P M K . 0 7 / 2 0 1 8
Reguler Tahap II 15 Pemerintah Daerah yang terdampak
Penyaluran : paling cepat Maret –
paling lambat Minggu ke-4 Juni 1.Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat: 2.Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah:
Dokumen Persyaratan (7 HK a. KPPN MATARAM: Prov. NTB, Kab. KPPN PALU: Prov. SULTENG, Kab.
sebelum
20 Minggu ke-4 Juni): 40 Lombok Tengah, Kab. Lombok Barat, Donggala, Kab. Sigi, Kab. Parigi
Kab. Lombok Utara, Kota Mataram.
Moutong, Kota Palu.
% 1.Laporan realisasi penyaluran Dana % b. KPPN SELONG: Kab. Lombok Timur.
Desa TA 2018 c. KPPN Sumbawa Besar: Kab 3.Wilayah Provinsi Sulawesi Barat:
2.Laporan Konsolidasi realisasi
penyerapan dan capaian output Sumbawa Barat & Kab. Sumbawa. a.K P P N M A M U J U : P r o v.
Dana Desa TA 2018 SULBAR & Kab. Pasangkayu.
Tahap I Tahap III Perbedaan dengan penyaluran normal dengan Daerah
Penyaluran : paling cepat Januari Penyaluran : paling cepat Juli – paling terdampak Bencana, ada di Tahap III normal dengan daerah
– paling lambat Minggu ke-3 Juni lambat Minggu ke-4 Oktober terdampak
40
Dokumen Persyaratan (7 HK Dokumen Persyaratan (7 HK sebelum
sebelum % minggu ke-4 Oktober): Perbedaan dengan penyaluran normal dengan Daerah terdampak Bencana,
Minggu ke-3 Juni): 1.Laporan realisasi penyaluran Dana Desa ada di Tahap III:
1.Perda APBD tahun anggaran s.d tahap II TA 2019 yang menunjukkan a. Batas penyaluran yang normal s.d. bulan Desember, yang terdampak
dari RKUD ke RKD
berjalan (surat pemberitahuan 2.Laporan konsolidasi realisasi bencana s.d. minggu ke-4 Oktober
dari DJPK) penyerapan dan capaian output sampai b. Realisasi penyaluran dana desa untuk daerah terdampak bencana tidak
2.Peraturan Bupati/Walikota dengan tahap II TA 2019 ada syarat minimal sedangkan yang normal 75%
mengenai tata cara pembagian c. Realisasi penyerapan dana dan capaian output untuk daerah terdampak
dan penetapan rincian Dana bencana tidak ada syarat minimal sedangkan yang normal penyerapan
Desa setiap desa minimal 75% dan capaian output minimal 50%
DITJEN PERBENDAHARAAN | DIREKTORAT PA
