Page 42 - Paparan Bimtek Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019-edit3
P. 42

P e n y a l u r a n   D a n a   D e s a   2 0 1 9
                                                                                 Persiapan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 2019                                                                                                                                                                                                                                             42








                            Penyaluran DAK Fisik 2019                                                                                                                                                                                     Penyaluran Dana Desa 2019





    1. Penambahan peran APIP dalam pemenuhan persyaratan                                                                                                                                                          1. Penyaluran Dana Desa tahap I & tahap II untuk Pemda



    penyaluran 2019                                                                                                                                                                                                      Berprestasi dapat dilakukan sekaligus dimulai pada tahun




         a.Laporan penyerapan dan capaian output harus melalui reviu APIP terlebih                                                                                                                                       2020 (bukan tahun 2019)


            dahulu sebelum ditandatangani kepala daerah dan upload ke Aplikasi                                                                                                                                    2. Penyaluran tahap III dapat dilakukan dalam 2 kali penyaluran.


            OMSPAN



         b. APIP diberikan akses (user & password) ke aplikasi OMSPAN untuk dapat                                                                                                                                     a. penyaluran pertama (I) untuk desa-desa yang berkinerja baik, yaitu



            melakukan View Data yang diinput oleh OPD                                                                                                                                                                        yang dapat memenuhi persyaratan penyaluran tahap III lebih awal.



    2. Rencana Kegiatan DAK Fisik bersumber dari Aplikasi KRISNA,                                                                                                                                                     b. penyaluran kedua (II) untuk desa-desa yang belum disalurkan tahap

                                                                                                                                                                                                                             III.

        Pemda tidak lagi melakukan mekanisme rekam/unggah rencana kegiatan


        pada OMSPAN                                                                                                                                                                                               3. KPPN menyusun proyeksi penyaluran Dana Desa melalui



    3. KPPN menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik melalui pengisian                                                                                                                                                    pengisian Renkas pada Aplikasi SAKTI Proyeksi penyaluran disusun

                                                                                                                                                                                                                        dengan cara menetapkan rencana kebutuhan menggunakan Aplikasi
          Renkas pada Aplikasi SAKTI                                                                                                                                                                                    SAKTI




        Proyeksi penyaluran disusun dengan cara menetapkan rencana kebutuhan                                                                                                                                      4. Relaksasi penyaluran Dana Desa bagi daerah terdampak


        menggunakan Aplikasi SAKTI                                                                                                                                                                                      bencana




    4. Pemberian Relaksasi penyaluran DAK Fisik bagi daerah terdampak


        bencana                                                                                                                                                                                                         Penyaluran Dana Desa untuk daerah terdampak, tidak

                                                                                                                                                                                                                        mempersyaratkan ketentuan minimal yakni tidak mempersyaratkan %

        Perpanjangan jangka waktu penyampaian persyaratan dan waktu penyaluran                                                                                                                                          penyerapan, % penyaluran, dan % capaian output dalam pelaporannya.



        serta mengurangi/mempermudah syarat minimal penyaluran                                                                                                                                                    5. Penyampaian laporan konvergensi pencegahan stunting belum



    5. KPPN agar meneliti dengan cermat dokumen persyaratan antara                                                                                                                                                    menjadi persyaratan wajib untuk penyaluran tahap III tahun



        yang diinput dengan dokumen diupload di OM-SPAN                                                                                                                                                               2019 (baru diwajibkan tahun 2021)












      DITJEN PERBENDAHARAAN | DIREKTORAT PA
   37   38   39   40   41   42   43