Page 114 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat

undang-undang. Undang-undang yang dimaksud adalah

Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Adapun yang

dimaksud dengan satuan-satuan pemerintahan daerah yang

bersifat khusus adalah daerah yang diberi otonomi khusus, yaitu

Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Papua. Adapun

daerah istimewa adalah Daerah Istimewa Aceh dan Daerah

Istimewa Yogyakarta (DIY).

a. Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Provinsi DKI Jakarta sebagai satuan pemerintahan yang

bersifat khusus dalam kedudukannya sebagai ibu kota Negara

Kesatuan Republik Indonesia dan sebagai daerah otonom

memiliki fungsi dan peran yang penting dalam mendukung

penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, DKI Jakarta diberikan

kekhususan terkait dengan tugas, hak, kewajiban, dan tanggung

jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29

Tahun 2007, beberapa hal yang menjadi pengkhususan bagi

Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut.

1. Provinsi DKI Jakarta berkedudukan sebagai ibu kota

Negara Kesatuan Republik Indonesia.