Page 117 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat

c. Provinsi Aceh

Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang

bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk

mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Aceh menerima status istimewa

pada tahun 1959. Status istimewa diberikan kepada Aceh

dengan Keputusan Perdana Menteri Republik Indonesia Nomor

1/Missi/1959 yang berisi keistimewaan meliputi agama,

peradatan, dan pendidikan.

Kemudian nama Aceh berubah lagi menjadi Nanggroe

Aceh Darussalam (2001-2009). Nama ini diberikan ketika Aceh

sedang didera konflik berkepanjangan antara pemerintah

Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka pada masa

pemerintah presiden Megawati Soekarno putri. Nama Aceh

kemudian berubah lagi menjadi “Provinsi Aceh” sejak

dikeluarkannya Peraturan Gubernur Aceh No. 46 Tahun 2009

Tentang Penyebutan Nama Aceh dan Gelar Pejabat

Pemerintahan Dalam Tata Naskah Dinas di Lingkungan

Pemerintah Aceh sampai sekarang