Page 130 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat

kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan

rancangan Peraturan Bupati/Walikota tentang penjabaran

APBD sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota paling lama tiga

hari disampaikan kepada gubernur untuk dievaluasi.

Semua penerimaan dan pengeluaran pemerintahan

daerah dianggarkan dalam APBD dan dilakukan melalui

rekening kas daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum

Daerah. Penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pengawasan dan pertanggungjawaban keuangan daerah diatur

lebih lanjut dengan Peraturan Daerah yang berpedoman pada

Peraturan Pemerintah.

D. Hubungan Struktural dan Fungsional

Pemerintah Pusat dan Daerah

1. Hubungan Struktural Pemerintah Pusat dan

Daerah

Dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

terdapat dua cara yang dapat menghubungkan antara

pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Cara Pertama,

disebut dengan sentralisasi, yakni segala urusan, fungsi, tugas,

dan wewenang penyelenggaraan pemerintahan ada pada

pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan secara

dekonsentrasi. Cara kedua, dikenal sebagai desentralisasi, yakni