Page 134 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat
P. 134
Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi
berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi
dengan memperhatikan keserasian hubungan antarsusunan
pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan
berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan
pilihan.
Gambar 4.11 Pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau daerah harus berdasarkan
eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Sumber: www.pascasarjana-stiami.ac.id
Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan
daerah provinsi, kabupaten atau kota merupakan urusan
dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Urusan
pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan
pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan
kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang
bersangkutan.
