Page 97 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat
P. 97
rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh
pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan
kekhasan daerah masing-masing. Hal ini merupakan
kesempatan yang sangat baik bagi pemerintah daerah untuk
membuktikan kemampuannya dalam melaksanakan
kewenangan yang menjadi hak daerah.
Pelaksanaan otonomi daerah selain berlandaskan pada
acuan hukum, juga sebagai implementasi tuntutan
globalisasi yang diberdayakan dengan cara memberikan
daerah kewenangan yang lebih luas, lebih nyata, dan
bertanggung jawab terutama dalam mengatur, memanfaatkan
dan menggali sumber-sumber potensi yang ada di daerahnya
masing-masing. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat
ditentukan oleh kemampuan dan kemauan untuk
melaksanakan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah bebas
berkreasi dan berekspresi dalam rangka membangun
daerahnya.
4. Landasan Hukum Penerapan Otonomi Daerah
di Indonesia
Beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah
dan masih berlaku dalam pelaksanaan otonomi daerah di
Indonesia adalah sebagai berikut.
a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Komite
Nasional Daerah (KND).
