Page 99 - B.ajar Tugas Akhir - Risa Widia Putri (21004133)_Neat

l. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

2 Tahun 2014 tentan Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

m. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomi Daerah di

Indonesia

Otonomi Daerah pada dasarnya adalah hak, wewenang,

dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus

sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat

setempat sesuai dengan peraturan perundang- undangan.

Terdapat dua nilai dasar yang dikembangkan dalam Undang-

Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 berkenaan dengan

pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Indonesia.

a. Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan

bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan

pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara

(eenheidstaat), yang berarti kedaulatan yang melekat

pada rakyat, bangsa, dan negara Republik Indonesia

tidak akan terbagi di antara kesatuan-kesatuan

pemerintahan.