Page 219 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

40 Gouvernement en ondernemers (Pemerintah dan pengusaha)

Pada tanggal 24 Augustus 1921 atas prakarsa Presiden Nederlandsche Handel-Maatschappij /
NHM (Maskapai Dagang Belanda), C.J.K. van Aalst, didirikan Ondernemersraad voor
Nederlandsch-Indië / Onrani (Dewan Pengusaha untuk Hindia-Belanda). Ini terjadi akibat
ketidakpuasan terhadap kebijakan Gubernur-Jenderal J.P. van Limburg Stirum (1916-1921),
yang menurut pandangan dunia usaha lebih memperhatikan kepentingan masyarakat
Indonesia daripada kepentingan ekonomi. Hal itu antara lain terlihat dari niatnya untuk
menjadikan bagian areal gula untuk budidaya paksa padi. Periode singkat dari konjungtur
tinggi sesudah Perang Dunia Pertama (1914-1918) menyebabkan peluasan aparat pegawai dan
peningkatan pengeluaran pemerintah: terutama pengeluaran luar biasa yang dapat
dipinjamkan, meningkat kuat. Semua pegawai itu dengan ketentuan dan peraturan mereka
tidak hanya memiliki nilai gangguan tetapi juga memakan banyak uang pajak. Hutang yang
tinggi merusak kredietwaardigheid (kreditabilitas) dari Hindia. Bukan pemerintah tetapi para
pengusaha barat yang terbaik dan paling siap memakmurkan tanah jajahan: mereka memiliki
pengetahuan yang dibutuhkan untuk mengeksploitasi kekayaan alam dan mereka
menyediakan kesempatan kerja. Pemerintah harus memberikan jalan yang bebas bagi mereka.

Dewan Pengusaha (untuk Hindia-Belanda) mengurus kepentingan umum dari para pemilik
dan direksi kepala perusahaan-perusahaan Hindia yang tinggal di Belanda, terutama di bidang
pajak dan perundang-undangan perburuhan. Ini terjadi dengan mengadakan pertemuan-
pertemuan, menyebarkan peraturan dan perundang-undangan yang relevan, menyusun advis
tentang rencana kebijakan ekonomi, dan menampilkan diri secara intern dan ekstern sebagai
satu organisasi. Perusahaan-perusahaan suri teladan seperti NHM, Deli-Maatschappij,
Billiton-Maatschappij, dan Koninklijke Paketvaart-Maatschappij / KPM (Perusahaan
Pelayaran Kerajaan), dan juga sejumlah cultuur- en handelsondernemingen (perusahaan
dagang dan budidaya tanaman), vervoersmaatschappijen (perusahaan angkutan), dan
nutsondernemingen (perusahaan umum) adalah anggota Dewan Pengusaha. Bersama-sama
mereka membentuk jaringan yang berpengaruh dengan relasi-relasi dalam politik. Kantor
pusat Dewan di Kneuterdijk Den Haag tersebut terletak dalam jarak jalan kaki ke
Kementerian Urusan Tanah Jajahan.

Kepengurusannya terdiri atas para wakil dari semua kelompok perusahaan anggota yang
tercakup: ‘verkeerswezen te land’ (urusan lalu lintas di negeri); ‘transoceanische en Oost-
Aziatische stoomvaart’ (pelayaran kapal uap lintas samudra dan Asia-Timur); ‘suiker-,
rubber-, thee- en koffiecultuur; kinacultuur en kinafabricatie’ (budidaya gula, karet, teh, dan
kopi; budidaya dan fabrikasi kina); ‘Sumatra- en Oost-Java tabakscultuur’ (budidaya
tembakau Sumatra dan Jawa Timur); ‘Vorstenlandse cultures’ (budidaya tanaman di keempat
50
wilayah kerajaan); ‘nieuwere cultures (oliepalm; cassave en sisal)’ (budidaya tanaman yang
lebih baru: minyak kelapa sawit; singkong dan sisal); ‘bankwezen (de Nederlandsche Handel-
Maatschappij vormde een aparte groep)’ (perbankan, NHM membentuk kelompok yang

50
Kesunanan Surakarta, Kesultanan Yogyakarta, Kerajaan Mangkunegara, dan Kerajaan Paku Alam.
218