Page 220 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara

tersendiri); ‘industrie in het algemeen’ (industri pada umumnya); ‘petroleum- en
mijnbouwindustrie’ (industri pertambangan dan minyak bumi); ‘export- en importhandel’
(perdagangan ekspor-impor); ‘gas- en electriciteitsbedrijven’ (perusahaan-perusahaan gas dan
listrik). Pada tahun 1931 ditambah lagi dengan satu kelompok perusahaan anggota:
‘luchtvaart’ (angkutan udara). Pengangkatan seorang ketua banyak mendapat perhatian. Ketua
yang pertama dan yang paling lama memegang jabatan (1921-1931) adalah M.W.F. Treub,
gurubesar, publisis, dan politikus. Sebagai Minister van Financiën (Menteri Keuangan) dalam
kabinet Cort van der Linden (1913-1918), ia berhasil melakukan peninjauan pajak yang
penting dan menjadi fiscaal expert (ahli pajak): bukan tidak penting di periode saat
pemerintah Hindia melakukan persiapan peninjauan sistem pajak. Topik itu kemudian
dikemukakan oleh Treub sewaktu kunjungan pertamanya di Hindia yang laporannya dimuat
dalam bukunya Nederland in de Oost (1923). Setelah tiba, ia diterima oleh Gubernur-Jenderal
D. Fock (1921-1926) dan ia melakukan banyak sekali pembicaraan, antara lain dengan
sekretaris Belastingherzieningscommissie (Komisi Peninjauan Pajak), E.P. Wellenstein. Ia
juga hadir pada saat pendirian Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha) pada tanggal 11
November 1922, bandingan dari Ondernemersraad (Dewan Pengusaha) untuk para pemilik
dan direksi perusahaan yang tinggal di Hindia. Seperti halnya Dewan Pengusaha,
Perhimpunan Pengusaha menjadi jaringan yang berarti. Kedua organisasi tersebut bekerja
mandiri tetapi melalui musyawarah keduanya saling menyesuaikan strategi mereka. Kedua
organisasi itu memiliki pengaruh besar atas terbentuknya ‘Ordonnantie inzake de
vennootschapsbelasting’ (Ordonansi mengenai pajak perseroan) pada tahun 1925 dan berhasil
mencapai bahwa sanksi hukuman tetap terus dipertahankan sampai tahun 1931. Pada tahun
1929 Gubernur-Jenderal A.C.D. de Graeff (1926-1931) memutuskan bahwa
Ondernemersbond (Perhimpunan Pengusaha) selanjutnya harus memberikan advis tentang
hal-hal umum (perpajakan dan perihal perburuhan) kepada pemerintah Hindia: sampai sejauh
itu Algemeen Landbouw Syndicaat (Sindikat Pertanian Umum) yang melakukannya.
Perhimpunan itu dalam Volksraad (Dewan Rakyat) diwakili dalam Economische Groep
(Kelompok Ekonomi). Ketua Perhimpunan, G.H.C. Hart pada tahun 1934 menjadi direktur
dari Departement van Economische Zaken (Departemen Urusan Ekonomi).

Ondernemersraad (Dewan Pengusaha) dicirikan oleh sosial-demokrat W.H. Vliegen sebagai
opperregering (pemerintah atas). Mantan Direktur Keuangan, C.W. Bodenhausen,
berpendapat sama: pada tahun 1927 ia menyampaikan keluhannya kepada penguasa negeri
tentang Menteri Urusan Tanah Jajahan, yang begitu menerima advis-advisnya langsung
mengirimkannya ke Ondernemersraad untuk ditanggapi. Gubernur-Jenderal De Graeff
berusaha mematikan Ondernemersraad dengan cara mengusulkan kepada Menteri agar
memfungsikan Ondernemersbond sebagai badan penasihat resmi dari pemerintah Hindia.
Dalam hubungan ini ia mengacu pada posisi otonom yang diperoleh oleh Hindia sebagai
dampak pemberlakuan Wet op de Staatsinrichting (Undang-Undang Tata Negara) pada tahun
1925 dalam kerajaan Belanda. Ondernemersraad menanggapi hal ini dengan pernyataan
bahwa Ondernemersbond tidak akan lagi memberikan advis jika penguasa negeri akan
mendapatkan kehendaknya. Menteri Urusan Tanah Jajahan J.C. Koningsberger (1926-1929)
menolak usulan De Graeff.

219