Page 17 - SKH Palangka Post Edisi 26 Februari 2020

RABU, 26 FEBRUARI 2020 17

Bahas DOB dan Tata Batas Kabupaten

Tabel: Yang sudah ditetapkan dengan permendagri terdiri dari 16 segmen
NO SUB SEGMEN KETERANGAN
1. Kota Palangka Raya – Kab. Katingan Permendagri No.73 Tahun 2013
2. Kota Palangka Raya – Kab. Pulang Pisau Permendagri No.74 Tahun 2013
3. Kota Palangka Raya – Kab. Gunung Mas Permendagri No.75 Tahun 2013
4. Kab. Kapuas – Kab. Gunung Mas Permendagri No.76 Tahun 2013
5. Kab. Kapuas – Kab. Pulang Pisau Permendagri No.77 Tahun 2013
6. Kab. Kotawaringin Timur – Kab. Katingan Permendagri No.35 Tahun 2017
7. Kab. Seruyan - Kab. Katingan Permendagri No.36 Tahun 2017
8. Kab. Kapuas – Kab. Barito Selatan Permendagri No.37 Tahun 2017
9. Kab. Kotawaringin Barat - Kab. Lamandau Permendagri No.38 Tahun 2017
10. Kab. Gunung Mas – Kab. Katingan Permendagri No.39 Tahun 2017
11. Kab. Lamandau – Kab. Seruyan Permendagri No.40 Tahun 2017
Permendagri No.39 Tahun 2018
12. Kab. Barito Selatan – Kab. Barito Timur (Terbit Permendagri tetapi bermasalah secara proses
dan akan diusulkan revisi)
13. Kab. Kapuas - Kab. Mura Permendagri No.35 Tahun 2019
14. Kab. Kotim - Kab. Seruyan Permendagri No.36 Tahun 2019
15. Kab. Gumas - Kab. Mura Permendagri No.37 Tahun 2019
16. Kab. Katingan - Kab. Pulpis Permendagri No.38 Tahun 2019
Tabel: Empat segmen batas yang di usul Gubernur Kalimantan Tengah kepada Menteri Dalam Negeri.
NO. SUB SEGMEN
1. Kab. Kotawaringin Barat – Kab. Sukamara
2. Kab. Barito Utara – Kab. Murung Raya
3. Kab. Barito Utara – Kab. Barito Selatan
4. Kab. Lamandau – Kab. Sukamara

Kemudian 1 (satu) segmen batas sedang dalam proses penanganan di provinsi karena kedua Bupati yang ber-
batasan belum bersepakat antara lain:
NO. SUB SEGMEN
1. Kab. Gunung Mas – Kab. Pulang Pisau
Sedangkan terdapat 2 (dua) segmen batas kabupaten/kota yang diproses untuk penerbitan Permendagri Batas:
Foto: PPost/Arianata
RAPAT KERJA-Jajaran Komisi I membidangi pemerintahan, hukum dan anggaran DPRD Kalteng menggelar rapat kerja dengan Biro Pemerintahan Setda Kalteng NO. SUB SEGMEN
di ruang rapat Komisi I, Senin (25/2). 1. Kab. Kotawaringin Barat – Kab. Seruyan
2. Kab. Kapuas – Kab. Barito Utara
PALANGKA RAYA, PPOST untuk segera menyelesaikan tata koordinat batas daerah. IV. JUMLAH SEGMEN ANTAR PROVINSI
Tujuan dari penegasan batas
Menindaklanjuti usulan pemekaran wilayah dan meng- batas wilayah masing-masing. daerah adalah untuk menciptakan Segmen batas antar Provinsi berjumlah 20 (dua puluh) segmen batas, terdiri dari:
“Sekarang rata-rata kepala
komplikasi hasil konsultasi dengan pemerintah pusat, daerah baru. Ke depan para tertib administrasi pemerintahan, BATAS PROV. KALTENG DENGAN PROV. KALSEL (7 SEGMEN)
jajaran Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bupati itu dipertemukan untuk memberikan kejelasan dan kepas- NO. SUB SEGMEN KETERANGAN
Permendagri No.13 Tahun 2017
Kab. Barito Selatan – Kab. Barito Kuala
1.
(DPRD) Kalimantan Tengah (Kalteng) menggelar rapat secara khusus mengenai penyele- tian hukum terhadap batas wilayah 2. Kab. Kapuas – Kab. Barito Kuala -
kerja dengan Biro Pemerintahan Setda Kalteng di ruang saian tata batas. Tentunya, difasil- suatu daerah yang memenuhi 3. Kab. Barito Selatan – Kab. Hulu Sungai Utara -
aspek teknis dan yuridis.
itasi oleh pemerintah provinsi,
rapat Komisi I, Senin (25/2). utamanya menyamakan persepsi Dikatakan, Provinsi Kali- 4. Kab. Barito Timur – Kab. Hulu Sungai Utara -
dan pandangan agar tidak saling mantan Tengah terdiri dari 14 Permendagri No.40 Tahun 2018
Agenda rapat berkaitan den- dalam rangka percepatan peny- ngotot,” katanya. kabupaten/kota dengan 23 seg- 5. Kab. Barito Timur – Kab. Tabalong (Terbit Permendagri tetapi
gan daerah otonomi baru (DOB) elesaian tata batas. Minimal ta- Sedangkan Sirajul Rahman, men batas kabupaten/kota. Yang bermasalah secara proses dan
dan tata batas wilayah antar hun 2020 ini ada progress dalam juga anggota Komisi I juga meng- sudah ditetapkan dengan per- akan diusulkan revisi)
kabupaten itu dipimpin Ketua penyelesaian sejumlah daerah harapkan agar penyelesaian tata mendagri terdiri dari 16 segmen. 6. Kab. Barito Selatan – Kab. Tabalong -
Komisi I, Y Freddy Ering. Ia antara kabupaten dan kota, ter- batas wilayah menjadi salah satu “Penanganan empat segmen 7. Kab. Barito Utara – Kab. Tabalong -
didampingi Sekretaris Sirajul masuk tata batas Gunung Mas agenda penting penyelesaian, batas kabupaten/kota yang sudah
Rahman dan anggota komisi, dan Pulang Pisau yang juga karena berkaitan dengan hajat diusulkan Gubernur Kalteng BATAS PROV. KALTENG DG PROV. KALTIM (4 SEGMEN)
seperti Sugiyarto, Irawati dan belum ada kesepakatan antara hidup masyarakat. kepada Menteri Dalam Negeri,” NO. SUB SEGMEN KETERANGAN
Rusita Irma dan juga Kepala Biro bupati,” ucapnya. “Kalau tata batas wilayah ucapnya. 1. Kab. Barito Utara – Kab. Kutai Barat -
Pemerintahan Setda Kalteng, Legislator PDI Perjuangan ini belum selesai, kadang hal itu Kemudian, untuk batas antara 2. Kab. Murung Raya – Kab. Mahakam Ulu -
Akhmad Husain dan jajarannya. juga mengatakan, terkait DOB menjadi pemicu konflik antar Kabupaten Kotawaringin Barat- 3. Kab. Barito Utara – Kab. Mahakam Ulu -
Ketua Komisi I yang juga untuk Kotawaringin Raya (Ko- masyarakat. Tentunya, soal kepe- Sukamara, kedua pemerintah 4. Kab. Barito Utara – Kab. Paser -
Ketua tim panitia khusus (Pan- tara) dan Kapuas Ngaju sudah milikan lahan dan potensi alam telah menyepakati batas daerah.
sus) penyelesaian tata batas, ada titik terang. Sedangkan lainya,” katanya. Lalu, batas Barito Utara-Murung BATAS PROV. KALTENG DENGAN PROV. KALBAR (9 SEGMEN)
Freddy Ering mengharapkan, untuk Rungan Mahuning masih Saat yang sama, Akhmad Hu- Raya, kedua pemerintah ka- NO. SUB SEGMEN KETERANGAN
agar semua pihak perlu lebih menyusul menunggu keputusan sain, kepala Biro Pemerintahan bupaten telah menyerahkan
serius dalam rangka percepatan gubernur dan paripurna dewan. Setda Kalteng menjelaskan, pen- sepenuhnya penetapan batas ke- 1. Kab. Murung Raya – Kab. Sintang Permendagri No.79 Tahun 2017
penyelesaian tata batas. Sebab, Freddy juga mendorong pe- egasan batas daerah sebagai pada Gubernur serta siap melak- 2. Kab. Gunung Mas – Kab. Sintang Permendagri No.80 Tahun 2017
ada sejumlah kabupaten yang nyelesaian tata batas wilayah kegiatan untuk penetapan batas sanakan keputusan tersebut dan 3. Kab. Katingan – Kab. Sintang Permendagri No.81 Tahun 2017
sudah 10 tahun tata batasnya seluruh kabupaten dan juga tata administrasi dan pengelolaan mengamankannya di lapangan. 4. Kab. Lamandau – Kab. Malawi Permendagri No.82 Tahun 2017
belum tuntas. batas wilayah antara provinsi sumber daya alam antar daerah, Selanjutnya batas Barito Utara- 5. Kab. Katingan – Kab. Malawi Permendagri No.83 Tahun 2017
“Ke depan harus dipetakan agar juga cepat selesai. baik di darat maupun di laut, se- Barito Selatan, kedua pemerintah 6. Kab. Seruyan – Kab. Malawi Permendagri No.91 Tahun 2018
soal tata batas ini. Kami harap- Senada anggota Komisi I, baiknya dalam bentuk rangkaian kabupaten juga telah menyepak- 7. Kab. Murung Raya – Kab. Kapuas Hulu Permendagri No.76 Tahun 2019
kan semua pihak dinas/instansi Sugiyarto, menyarankan agar titik-titik koordinat dan yang ati batas daerah. Begitu juga tata 8. Kab. Lamandau – Kab. Ketapang -
terkait, termasuk kepala daerah perlu dilakukan pertemuan yang dituangkan dalam bentuk peta batas Lamandau- Sukamara. 9. Kab. Sukamara – Kab. Ketapang -
bersama-sama lebih serius lagi intensif antara kepala daerah batas dengan daftar titik-titik (art/P4)

Cabut Larangan Ekspor Rotan

PALANGKA RAYA, PPOST ditinjau kembali. Kementerian agar larangan ekspor rotan II lainnya, Yeni Maria men-
Ketua Komisi II DPRD Kali- Perdagangan juga sepakat akan ditinjau kembali. gatakan, sejak adanya larangan
mantan Tengah (Kalteng) terus hal itu dan juga sudah membuat Lohing mengatakan, yakin dan ekspor rotan usaha masyarakat
mendesak pemerintah pusat draf aturan itu. Hanya saja be- optimis usaha rotan di Kalteng menjadi lesu. Ekonomi ma-
untuk mencabut larangan ekspor lum tuntas. Polanya sekarang akan kembali baik. “Kami opti- syarakat cukup sulit.
rotan. Pasalnya, usaha rotan ada di Kementerian Maritim mis aturan untuk ekspor rotan “Selama beberapa tahun ini
merupakan salah satu usaha dan Investasi. Dari kementerian akan keluar dan kami akan terus tidak ada solusi bagi petani
turun temurun masyarakat yang perdagangan sudah ada rancan- mendesak itu. Kami optimis di rotan semenjak adanya laran-
ada di lima aliran sungai besar gan. Bahkan, mereka dengan ke- buka krannya, Kami akan terus gan ekspor. Adanya kebijakan
(DAS), seperti DAS Kahayan, hadiran DPRD Kalteng sepaham Lohing Simon mengawal dan mendorong sam- larangan ekspor tersebut dira-
DAS Barito, DAS Mentaya, DAS ingin mencabut dan memperbo- pai keluar. Sekarang ada angin sakan sangat merugikan petani
Katingan dan DAS Kapuas. lehkan,” ucap Lohing Simon di juangan Kalteng mengatakan, segar, mereka sudah membaut yang selama ini mengantung-
“Kami terus mendesak agar ruang kerjanya, Selasa (25/2). pihaknya akan ke Kement- draf itu,” ucapnya lagi. kan nasib akan usaha rotan,”
aturan larangan ekspor Rotan Karena itu, politisi PDI Per- erian Maritim dan Investasi Sebelumnya, anggota Komisi terangnya. (art/P4)

BADAN PEMBENTUKAN BADAN KEHORMATAN

PERATURAN DAERAH DPRD KALTENG

DPRD KALTENG Ketua

Ketua ACHMAD AMUR
MARUADI

Wakil Ketua Wakil Ketua
BRYAN ISKANDAR JUBAIR ARIFIN

Anggota:
MARYANI SABRAN, INA PRAYAWATI, Anggota:
SUDARSONO, HM SRIOSAKO, SARWANI, MUHAJIRIN,
MUHAJIRIN, YULILIS,
JAINUDIN KARIM, FAJAR HARIADY, TOGA HAMONANGAN
SIRAJUL RAHMAN. NADEAK