Page 22 - Buku Kemdikbud Ki Hadjar Dewantara
P. 22
menyebut “sekolah liar”. Selain itu, guru-guru diharuskan
mendapat izin jika akan mengajar atau bersertifikasi lebih dulu.
Pemerintah kolonial khawatir terhadap berkembangnya sekolah
swasta di Indonesia.
Pada 1 Oktober 1932 KHD mengumumkan tantangannya
terhadap ordonansi itu lewat telegram kepada Gubernur
Jenderal de Jonge bahwa KHD akan mengorganisasikan
perlawanan pasif. Pada 3 Oktober dikeluarkan manifesto yang
menganjurkan perlawanan. Partindo, PNI, Pasundan, PPPKI,
BU, dan Muhammadiyah mendukung perlawanan terhadap
ordonansi itu, jadi dukungan terhadap perlawanan KHD
makin kuat. Pembatasan apapun terhadap sekolah-sekolah
membawa konsekuensi jangka panjang yang sangat berat dan
menggoyahkan pemerintah kolonial. Akhirnya pada akhir
Februari 1933 de Jonge menetapkan penghentian pelaksanaan
ordonansi itu. Berkat perjuangan Taman Siswa, undang-undang
itu akhirnya dicabut dan dampaknya menyatukan semangat
organisasi politik untuk terus memperjuangkan kebebasan
(Ingleson, 1988: 226-230).
Kekhawatiran pemerintah kolonial adalah perluasan
nasionalisme. Meski masih dalam lingkup lokal, organisasi
BU dipandang oleh orang-orang Belanda yang berpikiran
maju sebagai oosterse renaissance, atau renaissanse (kelahiran
kembali) di timur dengan sebutan “Si Molek telah bangun”.
Namun, di pihak lain ada pandangan orang-orang Belanda
konservatif yang menyebut lahirnya BU dengan istilah cukup
sinis, yang menurutnya, “Orang Jawa banyak cingcong”.
22 Gagasan Ki Hajar Dewantara
