Page 12 - Ebook Koperasi_Pengembangan Bahan Ajar_1022_I Komang Sudarma

Seburg, atasan sang Patih. (Sumber: Penjelasan dari Ir. Hadianto Martosubroto,
M.Sc., Ketua Perkumpulan 'trah' Raden Ariwiraatmadja, Jakarta, 1995).

Tidak lama kemudian, E. Sicburg diganti oleh WPD de Wolf van Westerode
yang baru datang dari negeri Belanda, dan ingin mewujudkan cita- citanya

menyediakan kredit bagi petani melalui konsep koperasi Raiffeisen. Koperasi

tersebut adalah koperasi kredit pertanian yang dicetuskan Friedrich Wilhelm
Raiffeisen, Jerman, dan dipelajari de Wolf van Westerrode selama ia cuti di negeri

itu. De Wolf van Westerrode memperluas lingkup dan jangkauan "De
Poerwokertoshe Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden" sampai ke desa-

desadan mencakup pula kredit pertanian, sehingga pada tahun 1896 berdirilah “De
Poerwokertosche Hulp, Spaar enLandbouw Creditbank” atau Bank Simpan

Pinjam dan Kredit Pertanian Purwokerto. Dalam rangka pelaksanaan Bank

Simpan Pinjam dan Kredit Pertanian tersebut skaligus sebagai perwujudan
gagasan pembangunan koperasi, maka didirikanlah Lumbung-Lumbung Desa di

perdesaan Purwokerto. Lumbung Desa adalah lembaga simpan-pinjam para petani

dalam bentuk bukan uang, namun in-natura (simpan padi, pinjam uang). Maklum,
satu abad yang silam uang (tunai) terambat langka di pedesaan.

Dari uraian di atas jelaslah bahwa Patih Wiriaatmadja telah mendirikan "De
Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden" alias "bank priayi"

pada tahun 1895. Kemudian pada tahun 1896, atas prakasa de Wolf van
Westerrode berdirilah "De Poerwokertosche Hulp, Spaar en Landbouwcredit

Bank" beserta "Lumbung-Lumbeng Desa"-nya. Namun, benarkah bank priyayi

serta Lumbung-Lumbung Desa merupakn Perintis koperasi?
Perlu diingat bahwa Indonesia baru mengenal perundang-undangan koperasi

pada tahun 1915, yaitu dengan diterbitklannya “Verordening op de Cooperative
Vereninging", Kononklijk besluit 7 April 1915, Indisch Staatsblad No. 431.

Peraturan tersebut tidak ada bedanya dengan Undang-Undang Koperasi Negeri
Belanda menurut Staatsblad tahun 1876 No.277, jadi, karena perundang-

undangan koperasi baru ada pada tahun 1915, maka pada tahun 1895 badan

hukum koperasi belum dikenal di Indonesia.
Pada tahun 1920, diadakan Cooperative Commissie yang diketuai oleh Dr. JH.

Bocke sebagai Adviseur voor Volks-credietwezen. Komisi ini diberi tugas untuk

6