Page 23 - Modul Sejarah Indonesia Kelas XII KD 3.1

Modul Sejarah Indonesia Kelas XII
Barat kepada United nation Temporary Executive Authority (UNTEA) selambatnya
pada 1 Oktober 1962.

Pemerintah sementara PBB menggunakatenaga Indonesia baik maupun alat-
alat keamanan bersama dengan putra putri Irian Barat. Pada 31Desember 1962 bendera
Indonesia mulai dikibarkan disamping bendera PBB. Selambat-lambatnya 1 Mei 1963
UNTEA atas nama PBB menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Setelah
penyerahan Irian Barat pemerintah Indonesia diwajibkan melaksanakan Penentuan
Pendapat Rakyat (Pepera).

c. Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat

Pepera dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 1969 – 4 Agustus 1969 yang diawasi
langsung oleh PBB. Pepera dilaksanakan disetiap kabupaten yang semula
menghendaki Pepera dilakukan semua orang dewasa baik pria maupun wanita.
Dengan sistem one men one vote sesuai praktek internasional. Namun Indonesia
menginginkan Pepera dilaksanakan dengan metode many men one vote. Metode ini
lebih sesuai dengan sistem yang dianut Indonesia yaitu musyawarah mufakat atas dasar
pancasila. Perwakilan PBB yang mengawasi jalannya Pepera selanjutnya membawa
hasil Pepera dalam sidang umum ke 24 PBB pada November 1969. Dengan suara
bulat Dewan Musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap merupakan
bagian dari Republik Indonesia. Sidang Umum PBB tanggal 19 November 1969
sekaligus menyetujui hasil Pepera tersebut.

d. Konfrontasi Malaysia
Pada masa demokrasi Terpimpin, kondisi pencaturan politik dunia didominasi
oleh pertentangan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Kedua Negara tersebut
memiliki sistem politik dan pemerintahan yang berbeda. Kedua Negara tersebut
membangun sekutu mereka sendiri yang kemudian dikenal dengan nama blok Barat
dan blok Timur. Pemerintah Indonesia menolak mengikatkan diri kepada salah satu
blok karena Indonesia memiliki konsep politik sendiri yang disebut politik luar negeri
bebas aktif. Meskipun demikian, arah politik luar negeri Indonesia pada masa
Demokrasi Terpimpin ditentukan oleh Presiden Soekarno.
Salah satu kebijakan luar negeri Indonesia yaitu konfronastai terhadap
Malaysia Konfrontasi berawal pada 27 Mei 1961 dari munculnya keinginan Tengku