Page 62 - Juknis PPG Pra Jabatan 2023

F. Penggunaan dana

Penggunaan dana untuk pelaksanaan PPG Prajabatan harus
memperhatikan RAB yang disepakati dan petunjuk teknis pelaksanaan
PPG Prajabatan.
Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembayaran:
1. Duplikasi pembayaran.
2. Di luar item pembayaran yang disepakati dalam RAB dan petunjuk
teknis pelaksanaan PPG Prajabatan.
3. Di luar periode kegiatan yang telah disepakati dalam perjanjian
kerjasama oleh para pihak.
Aspek perpajakan terhadap komponen yang dibayarkan
mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

G. Pertanggungjawaban Pembiayaan
1. LPTK Penyelenggara PPG

LPTK Penyelenggara PPG Prajabatan harus
mempertanggungjawabkan pengeluaraan dana yang berkaitan
dengan kegiatan melalui:
a. Buku Kas Umum (BKU).
b. Buku Pembantu Pajak (BP-Pajak) dengan ketentuan sebagai
berikut:
1) pengeluaran dana memperhatikan RAB yang telah disepakati
dengan pihak terkain di LPTK.
2) setiap transaksi harus dicatat dan didukung dengan bukti
pengeluaran yang sah dan harus disertai uraian yang jelas
tentang barang/jasa yang dibayar, tanggal, dan nomor bukti.
3) seluruh penerimaan dan pengeluaran uang agar dicatat dalam
BKU.
4) semua transaksi baik penerimaan maupun pengeluaran
dibukukan/dicatat sesuai urutan kejadiannya.
5) BKU dan bukti-bukti pengeluaran dana disimpan oleh
perguruan tinggi pelaksana di tempat yang aman.
6) pajak-pajak yang timbul sebagai akibat dari transaksi
pembayaran barang dan jasa dipungut dan disetor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7) Sisa penggunaan dana serta Bunga dan Jasa Giro atas
penyimpanan dana Program PPG Prajabatan harus disetorkan
ke Kas Negara menggunakan Sistem Informasi PNBP Online
(SIMPONI) dan dikoordinasikan kepada Direktorat Pendidikan
Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan melalui
PPK untuk pembuatan kode billing (batas waktu penyetoran
adalah 7 (tujuh) hari efektif sejak tanggal kode billing).
8) Surat permohonan penerbitan bukti pembuatan tagihan