Page 557 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 51 -

b. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang
Mutu Hasil Perikanan Pelaksana Lanjutan

disesuaikan nomenklatur jabatannya dalam Jabatan
Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan

dan Perikanan Mahir; dan
c. Pengawas Perikanan Kategori Keterampilan bidang

Mutu Hasil Perikanan Penyelia disesuaikan
nomenklatur jabatannya dalam Jabatan Fungsional

Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan

Penyelia.
(3) PNS yang telah disesuaikan nomenklatur jabatannya

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan
tugas jabatan Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan

Perikanan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(4) PNS dengan pendidikan SMA/Sederajat sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki ijazah paling
rendah Diploma II (D II) bidang perikanan dan/atau

kelautan, biologi, kimia, teknologi/ilmu pangan, dan
ilmu gizi paling lama 5 (lima) tahun sejak disesuaikan

dalam Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil
Kelautan dan Perikanan.

(5) Asisten Pembina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
yang belum memiliki ijazah sesuai dengan ketentuan

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberhentikan dari
jabatannya.

Pasal 47
(1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap

PNS dengan formasi Jabatan Fungsional Pengawas
Perikanan Kategori Keterampilan bidang Mutu Hasil

Perikanan yang bertugas di bidang penguatan daya saing
produk kelautan dan perikanan, dan yang bertugas di

bidang perikanan tangkap, dan telah mendapatkan

kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dilakukan
penyesuaian nomenklatur jabatan dan diangkat dalam
Jabatan Fungsional Asisten Pembina Mutu Hasil

Kelautan dan Perikanan.