Page 559 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 53 -

Perikanan diatur dengan Peraturan Menteri Kelautan dan
Perikanan dan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara

sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 1872) yang mengatur tentang pengawasan
perikanan bidang penangkapan ikan dan pembudidayaan

ikan, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum

diganti berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 53
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 01 Tahun 2011 tentang Jabatan Fungsional

Pengawas Perikanan dan Angka Kreditnya sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2014

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 01 Tahun
2011 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan dan

Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 1872) yang mengatur tentang pengawasan

perikanan bidang mutu hasil perikanan, dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 54

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.