Page 625 - E-Book Peraturan Jabfung KKP
P. 625

- 40 -

                                                                   BAB XIII

                                                      PENDIDIKAN DAN PELATIHAN


                                                                   Pasal 37
                                   (1)  Untuk  meningkatkan  kompetensi  dan  profesionalisme

                                         Inspektur  Mutu  Hasil  Perikanan  diikutsertakan  pada

                                         pelatihan.
                                   (2)  Pelatihan  yang  diberikan  bagi  Inspektur  Mutu  Hasil

                                         Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1)

                                         disesuaikan  dengan  hasil  analisis  kebutuhan  pelatihan
                                         dan/atau pertimbangan dari Tim Penilai.

                                   (3)  Pelatihan  yang  diberikan  kepada  Inspektur  Mutu  Hasil

                                         Perikanan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (1),  dalam
                                         bentuk:

                                         a.  pelatihan fungsional; dan
                                         b.  pelatihan teknis.

                                   (4)  Selain  pelatihan  sebagaimana  dimaksud  pada  ayat  (3),

                                         Inspektur Mutu Hasil Perikanan dapat mengembangkan
                                         kompetensinya         melalui      program        pengembangan

                                         kompetensi lainnya.

                                   (5)  Program       pengembangan          kompetensi       sebagaimana
                                         dimaksud pada ayat (4):

                                         a.  mempertahankan  keahlian  sebagai  Inspektur  Mutu

                                             Hasil Perikanan  (maintain rating);
                                         b.  seminar;

                                         c.  lokakarya (workshop); atau

                                         d.  konferensi.
                                   (6)  Ketentuan       lebih    lanjut    mengenai       pelatihan     dan

                                         pengembangan  kompetensi  serta  pedoman  penyusunan

                                         analisis  kebutuhan  pelatihan  Jabatan  Fungsional
                                         Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud

                                         pada  ayat  (1)  dan  ayat  (2)  diatur  dengan  Peraturan
                                         Menteri Kelautan dan Perikanan.



                                                                   BAB XIV
                                         KEBUTUHAN PNS  DALAM JABATAN FUNGSIONAL

                                                 INSPEKTUR MUTU HASIL PERIKANAN
   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630