Page 627 - E-Book Peraturan Jabfung KKP

- 42 -

kebutuhan Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan.
(3) Pengangkatan kembali dalam Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), dilakukan dengan menggunakan Angka

Kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah dengan

Angka Kredit dari pengembangan profesi.

BAB XVI

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 40

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil
Perikanan yaitu Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Pasal 41

(1) Instansi Pembina berperan sebagai pengelola Jabatan
Fungsional Inspektur Mutu Hasil Perikanan yang

bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya

standar kualitas dan profesionalitas jabatan.
(2) Instansi Pembina mempunyai tugas sebagai berikut:

a. menyusun pedoman formasi Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan;
b. menyusun Standar Kompetensi Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan;

c. menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk
teknis Jabatan Fungsional Inspektur Mutu Hasil

Perikanan;

d. menyusun standar kualitas hasil kerja dan pedoman
penilaian kualitas hasil kerja Inspektur Mutu Hasil

Perikanan;
e. menyusun pedoman penulisan Karya Tulis/Karya

Ilmiah yang bersifat inovatif di bidang Pengendalian

Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan;
f. menyusun kurikulum pelatihan Jabatan Fungsional

Inspektur Mutu Hasil Perikanan;