Page 77 - GRC-BOOK-NEW2

standar internasional

Scorecard diharapkan mampu mendorong perusahaan-perusahaan terbuka di
ASEAN, termasuk Indonesia, terus berupaya memperkuat governace system
mereka dengan mengadopsi prinsip-prinsip corporate governance sesuai dengan
standar ASEAN CG Scorecard dan OECD yang berarti juga sesuai dengan praktik
terbaik yang berdasarkan standar internasional yang berlaku.
Roadmap Tata Kelola Perusahaan Publik dan Emiten
Sebagai respon dan/atau keseriusan Bangsa Indonesia untuk melaksanakan
kesepakatan MEA dan menerapkan Asean CG Scorecard serta prinsip-
prinsip corporate governance OECD maka pada bulan Januari 2014 OJK telah
mengeluarkan ”Roadmap Tata Kelola Perusahaan Emiten dan Perusahaan Publik
di Indonesia”. Muliaman Hadad (2014) yang intinya menjelaskan bahwa tujuan
utama diterbitkannya roadmap tersebut adalah sebagai tonggak sejarah dalam
upaya Bangsa Indonesia untuk meningkatkan implementasi praktik-praktik tata
kelola perusahaan di Indonesia. Roadmap dimaksud harus menjadi referensi utama
dalam melakukan perbaikan praktik-praktik dan regulasi tata kelola yang baik
secara komprehensif, khususnya bagi Emiten dan Perusahaan Publik. Selain itu,
pelaksanaan roadmap diharapkan turut serta memberikan kontribusi yang positif
dalam upaya untuk meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik, agar setidaknya
sejajar dengan tata kelola perusahaan yang ada di kawasan ASEAN.

Dengan ungkapan lain, Muliaman Hadad (2014) menjelaskan bahwa roadmap
disusun untuk memberikan gambaran secara menyeluruh atas berbagai aspek tata
kelola perusahaan yang perlu ditingkatkan (yaitu: Kerangka Tata Kelola Perusahaan,
Perlindungan Pemegang Saham, Peranan Pemangku Kepentingan, Transparansi
Informasi, serta Peran dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris dan Direksi) yang
selaras dengan framework ASEAN CG Scorecard. Lebih penting lagi, roadmap
tersebut memuat rekomendasi dan implementasi sebagai pedoman dan penentuan
outcome yang diharapkan. Keseluruhan materi, rekomendasi, dan rencana
implementasi yang dimuat dalam roadmap diharapkan dapat menjadi pedoman
dalam melakukan perbaikan tata kelola emiten dan perusahaan publik di Indeonesia.
Dengan demikian, pelaku bisnis di Indonesia dapat mengukur sejauh mana tingkat
kemajuan dari implementasi praktik tata kelola perusahaan di Indonesia, yang
menjadi kunci dalam mencapai level implementasi yang diharapkan.

Singkat cerita, roadmap yang telah dibuat OJK memuat 33 (tiga puluh tiga) hal
yang menjadi ruang lingkup rekomendasi untuk dilakukan perbaikan yang dibagi
menjadi 5 (lima) aspek (lihat tabel 1.1. sampai dengan tabel 1.5), lengkap dengan
uraian terkait berbagai langkah perbaikan yang harus dilaksanakan perusahaan
terbuka dan emiten di Indonesia dalam rangka menerapakan praktik-prakatik tata
kelola perusahan yang baik. Adapun buti-butir instisarinya, termasuk seperti apa
wujud nyata implementasinya di lapangan, dapat disimak melalui pemaparan tabel
1.1 sampai dengan tabel 1.5, sebagai berikut:

The Fundamentals of GRC 51