Page 34 - perpajakan

2. NOMOR POKOK WAJIB PAJAK

Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 Tanggal 30 September

2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Kena Pajak,
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

A. DEFENISI
NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam
melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

B. FUNGSI
Adapun fungsi dari NPWP adalah sebagai berikut :
Sebagai sarana dalam administrasi perpajakan

Sebagai identitas wajib pajak
Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan
Dicantumkan dalam berbagai dokumen (khususnya dokumen perpajakan)
C. YANG WAJIB BER-NPWP
Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, wajib mendaftarkan diri pada
KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan, dan tempat kegiatan
usaha Wajib Pajak,

D. TATA CARA PENDAFTARAN
Tatacara Pendaftaran NPWP telah diatur kembali melalui Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-20/PJ/2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktorat Jenderal
Pajak Nomor PER-38/PJ/2013. Permohonan pendaftaran dapat dilakukan secara elektronik
dengan mengisi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak pada Aplikasi e-Registration yang tersedia

pada laman Direktorat Jenderal Pajak di www.pajak.go.id dan atau datang langsung ke kantor
pajak
E. PENGHAPUSAN NPWP

NPWP dapat dihapuskan, hanya apabila Wajib Pajak tersebut sudah tidak memenuhi
persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. Misalnya Wajib Pajak meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan
atau meninggalkan warisan tetapi sudah terbagi habis kepada ahli warisnya.Contoh lain adalah
Wajib Pajak tidak lagi memperoleh penghasilan atau memperoleh penghasilan tetapi di bawah

PTKP.
F. SANKSI NPWP
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas

perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.