Page 38 - perpajakan

3. NOMOR PENGUKUHAN PENGUSAHA KENA PAJAK
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 Tanggal 30 September
2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Kena Pajak,

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
Berdasarkan peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.03/2015 Tanggal 30 September
2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak, Pengukuhan Kena Pajak,
Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak, Dan Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

a. Defenisi
NPPKP adalah Nomor yang diberikan kepada pengusaha yang memenuhi syarat sebagai
pengusaha kena pajak. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan
Barang Kena Pajak dan atau/ penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenai pajak berdasarkan

Undang Undang PPN. Mulai 1 Januari 2014, Pemerintah menaikkan batasan untuk menjadi
Pengusaha Kena Pajak (PKP) menjadi sebesar Rp 4.800.000.000 (4,8 miliar Rupiah) melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tanggal 20 Desember 2013.
b. Fungsi

Adapun fungsi dari NPPKP adalah :
- Sebagai Identitas PKP Yang Bersangkutan
- Melaksanakan Hak Dan Kewajiban Di Bidang Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan
Atas Barang Mewah

- Pengawasan Administrasi Perpajakan
c. Kewajiban Pemilik NPPKP
Tak hanya memiliki fungsi, Pemegang NPPKP juga memiliki kewajiban dalam kegiatan
perpajakannya yang mana kewajiban tersebut berhubungan dengan dikukuhkanya sebagai pkp,

kewajiban tersebut antara lain :
- Kewajiban untuk pemungutan PPn dan PPnBM terutang.
- Melakukan penyetoran PPn kurang bayar.
- Melaporkan PPn dan PPnBM.

d. Pencabutan
Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan terhadap PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan
subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
perpajakan. Pencabutan pengukuhan PKP dilakukan dalam hal:

1. PKP dengan status Wajib Pajak non efektif;
2. PKP yang tidak diketahui keberadaan dan/atau kegiatan usahanya;
3. PKP menyalahgunakan pengukuhan PKP;
4. PKP pindah alamat ke wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak lain;

5. PKP yang sudah tidak memenuhi persyaratan sebagai PKP; atau
6. PKP telah dipusatkan tempat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai di tempat lain
e. Sanksi
Setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP dan atas

perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling
sedikit 2 (dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4
(empat) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar.