Page 42 - perpajakan
P. 42

Surat tagihan pajak,surat ketetapan pajak kurang bayar, serta surat ketetapan pajak kurang bayar
   tambahan,dan surat keputusan keberatan, surat keputusan pembetulan, putusan banding, serta

   putusan  peninjauan  kembali  yang  menyebabkan  pajak  bertambah  harus  dilunasi  dalam  jangka
   waktu 1 bulan sejak tanggal diterbitkan.
   Kekurangan  pembayaran  pajak  yang  terutang  berdasarkan  spt  tahunan  harus  dibayar  lunas
   sebelum spt pajak penghasilan disampaikan. Apabila tanggal jatuh tempo bertepatan dengan hari

   libur, termasuk hari sabtu atau hari libur nasional, pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja
   berikutnya. Setiap keterlambatan dikenakan denda 2% sebulan, yang dihitung dari tanggal jatuh
   tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1
   bulan.
               Berdasarkan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-26/PJ/2014 Tanggal 13 Oktober 2014.
               Saat  ini  Wajib  Pajak  dapat  lebih  mudah  dalam  pemenuhan  kewajiban  perpajakan
               dengan  memanfaatkan  fasilitas-fasilitas  elektronik  yang  telah  disediakan  Direktorat
               Jenderal  Pajak.  Salah  satu  fasilitas  tersebut  adalah  e-Billing.  Sistem  pembayaran

               elektronik  (billing  system)  berbasis  MPN-G2  yang  memfasilitasi  Wajib  Pajak  untuk
               membayarkan pajaknya dengan lebih mudah, lebih cepat dan lebih akurat.

                         e-Billing  adalah  metode  pembayaran  pajak  secara  elektronik  menggunakan
                         Kode  Billing.  Kode  Billing  sendiri  adalah  kode  identifikasi  yang  diterbitkan
                         melalui  sistem  Billing  atas  suatu  jenis  pembayaran  atau  setoran  pajak  yang

                         akan  dilakukan  Wajib  Pajak.  Billing  System  adalah  sistem  yang  menerbitkan
                         kode  billing  untuk  pembayaran  atau  penyetoran  penerimaan  negara  secara
                         elektronik, tanpa perlu membuat Surat Setoran (SSP, SSBP, SSPB) manual, yang
                         digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak.

               MPN-G1  adalah  Modul  Penerimaan  Negara  Generasi  Pertama  (MPN-G1)  yang
               digunakan e-Billing Direktorat Jenderal Pajak dan mekanisme pembayaran pajak lainnya
               yang selama ini digunakan. MPN-G2 adalah Modul Penerimaan Negara yang digunakan
               layanan e-Billing. Modul penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) adalah sistem
               penerimaan  negara  yang  menggunakan  surat  setoran  elektronik.  Surat  setoran

               elektronik  adalah  surat  setoran  yang  berdasarkan  pada  sistem  billing.  e-Billing  dapat
               dilakukan melalui web http://sse.pajak.go.id.


    Untuk menambah pemahaman dan membantu anda untuk lebih mengerti tentang
    Surat SetoranPajak anda bisa Klik Vidio Dibawah ini!
   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47