Page 44 - perpajakan

f. Jangka waktu penyelesaian permohonan Wajib Pajak dan
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi

Jangka waktu penyelesaian permohonan pembetulan Wajib Pajak harus diselesaikan oleh
Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan
pembetulan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat Direktur Jenderal Pajak tidak
memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang diajukan dianggap

dikabulkan.
1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan
atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan yang ternyata
dikenakan karena adanya kekhilafan atau bukan karena kesalahan WP.

2. Permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi harus memenuhi
ketentuan:
Diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memberikan alasan yang jelas dan
meyakinkan;

Disampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak yang
mengenakan sanksi administrasi tersebut;
Tidak melebihi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya STP, SKPKB atau SKPKBT,

kecuali apabila WP dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan diluar kekuasaannya;
Tidak mengajukan keberatan atas ketetapan pajaknya dan diajukan atas suatu STP; suatu
SKPKB atau suatu SKPKBT.
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

penghapusan sanksi administrasi paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal permohonan
diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi
keputusan maka permohonan dianggap diterima.

g. Pengurangan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang
Tidak Benar
1. Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya atau atas permohonan WP dapat mengurangkan
atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;

2. Permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar harus
memenuhi ketentuan
3. Direktur Jenderal Pajak harus memberi keputusan atas permohonan pengurangan atau

pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar paling lama 12 bulan sejak tanggal
permohonan diterima. Apabila jangka waktu tersebut telah lewat dan Direktur Jenderal Pajak
tidak memberi keputusan maka permohonan dianggap diterima.

h. Permintaan penjelasan/pemberian keterangan tambahan

1. Untuk keperluan pengajuan permohonan , WP dapat meminta keterangan tambahan, dan
Kepala KPP wajib menjawabnya secara tertulis hal yang menjadi dasar pengenaan,

pemotongan. Catatan : WP harus tetap memperhatikan jangka waktu pengajuan permohonan
(021) 4567890
PT LARAS | KOTA FAK-FAK
JL. NIAGA I NO. 23, JAKARTA PUSAT HALO@SITUSSANGATHEBAT.CO.ID
di atas.
2. WP dapat menyampaikan penjelasan tertulis sebelum surat keputusan atas permohonan
diterbitkan. Lain-lain Perlu diperhatikan bahwa pengajuan permohonan tidak menunda

kewajiban membayar pajak.