Page 48 - perpajakan

8. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA

PAJAK PENGHASILAN (PPh)

1. Tidak Kena Pajak Dividen
Deviden yang diterima orang pribadi atau badan dikecualikan dari pajak dividen dengan
syarat. Penghasilan dividen yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang diperoleh
Wajib Pajak (WP) orang pribadi atau badan dikecualikan dari pengenaan pajak. Syaratnya, dividen

itu diinvestasikan di Indonesia.
Syarat berikutnya, dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan paling sedikit
30% dari laba setelah pajak, serta bagi WP Badan syaratnya sahamnya tidak diperdagangkan di
bursa efek Indonesia sebelum DJP menerbitkan surat ketetapan pajak dividen tersebut.

Hal ini tertuang dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Cipta Kerja. Jika dividen dan penghasilan
setelah pajak dari suatu BUT di luar negeri yang diinvestasikan di Indonesia kurang dari 30% dari
jumlah laba setelah pajak, maka ketentuannya:
Atas dividen dan penghasilan setelah pajak yang diinvestasikan dikecualikan dari PPh

Atas selisih dari 30% laba setelah pajak dikurangi dengan dividen diinvestasikan dikenai PPh
Atas sisa laba setelah pajak dikurangi dengan dividen yang diinvestasikan tidak dikenai PPh

2. Ketentuan Pemajakan WNI dan WNA
Penegasan tentang Subjek Pajak Dalam Negeri (SPDN) dan Subjek Pajak Luar Negeri (SPLN).
Artinya, baik WNI maupun WNA memiliki kewajiban sama terkait pajak penghasilan di dalam
negeri maupun ketika WNI berada di luar negeri. Ketentuan ini merupakan perubahan pada Pasal

2 UU PPh. Semua jenis penghasilan yang diperoleh WNA (orang atau badan) di wilayah hukum
Indonesia menjadi objek pajak yang bisa dipungut pemerintah karena menjadi SPDN.
Sedangkan bagi WNI, dapat menjadi SPLN jika menjalankan usaha atau melakukan kegiatan

usaha melalui Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia dan memperoleh penghasilan dari
Indonesia dengan tidak menjalankan usaha atau melalui BUT di Indonesia.
Berikut bunyi pasal tentang WNI atau WNA jadi subjek pajak dalam negeri di UU Cipta Kerja, yang
tertuang dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a:
Orang pribadi yang merupakan WNI maupun WNA, yang;

1. Bertempat tinggal di Indonesia;
2. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan; atau
3. Dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal

di Indonesia
Bunyi pasal tentang WNI atau WNA yang jadi subjek pajak luar negeri di UU Cipta Kerja, tertuang
dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a, b, c, dan d:
1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia;
2. WNA yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan;

3. WNI yang berada di luar Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan serta
memenuhi persyaratan:
4. Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan

usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia atau yang dapat menerima atau
memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan
kegiatan melalui BUT di Indonesia.