Page 47 - perpajakan

d. Syarat-Syarat Pembukuan Dan Pencatatan :

1. Diselenggarakan dengan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang
sebenarnya
2. Harus diselenggarakan di indonesia dengan menggunakan huruf latin,angka arab,satuan mata
uang rupiah, dan disusun dalam bahasa indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan
oleh menteri keuangan

3. Pembukuan diselenggarakan dengan prinsip taat azas dan dengan stelsel kas. Perubahan
metode pembukuan dan atau tahun buku harus mendapat persetujuan dari dirjen pajak
4. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal,

penghasilan dan biaya serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya
pajak yang terutang
5. Pembukuaan dengan menggunakan bahasa asing dan mata uang asing selain rupiah dapat
diselenggarakan WP setelah mendapat izin menteri keuangan
6. Buku, catatan dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen

lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau
secara program aplikasi online wajib disimpan selama 10 tahun di indonesia,yaitu di tempat
kegiatan atau tempat tinggal WP orang pribadi, atau di tempat kedudukan WP badan.

e. Sanksi Tidak Melakukan Pembukuan Dan Pencatatan
Tidak mengadakan pembukuan/pencatatan, pajak yang terutang ditetapkan dengan skp ditambah

sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% dan khusus untuk pph pasal 29 ditambah
kenaikan sebesar 50%.
Setiap orang yang dengan sengaja:

1. Memperlihatkan pembukuan,pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan
seolah-olah benar, atau tidak menggambarkan keadaan sebenarnya
2. Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan di indonesia,tidak memperlihatkan
atau tidak meminjamkan buku,catatan atau dokumen lain
3. Tidak menyimpan buku,catatan atau dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau

pencatatan dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola
secara elektronik atau diselenggarakan secara program on-line di Indonesia dipidana dengan
pidana penjara paling singkat 6 Bulan dan paling lama 6 tahun dan denda paling sedikit 2 kali

jumlah pajak Terutang yang tidak atau kurang dibayar dan paling banyak 4 kali jumlah pajak
terutang yang tidak atau kurang dibayar. Pidanamenjadi 2 kali sanksi pidana apabila
seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 tahun
Terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.