Page 49 - perpajakan

3. Tarif PPh dari Bunga Turun
Penurunan tarif PPh Pasal 26 atas penghasilan bunga.
Ini merupakan penambahan dalam Pasal 26 tentang PPh pada klaster perpajakan UU Cipta Kerja,
yakni pada ayat (1b) yang menyebutkan:

Tarif sebesar 20% dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan bunga termasuk
premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, dapat
diturunkan dengan Peraturan Pemerintah (PP).

4. Tidak Dikenakan Pajak
Pengecualian dari objek pajak untuk WNA.
Artinya, bagi WNA yang merupakan subjek pajak dalam negeri akan dikecualikan dari objek pajak
alias tidak dikenakan pajak penghasilan jika tidak memenuhi kriteria tertentu sesuai ketentuan.

Ini merupakan penambahan dalam Pasal 4 tentang PPh pada klaster perpajakan di Pasal 111 UU
Cipta Kerja.
Disebutkan, dalam Pasal 4 ayat (1a), bahwa WNA yang telah menjadi SPDN dikenai PPh hanya atas

penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dengan ketentuan:
Memiliki keahlian tertentu
Berlaku selama 4 tahun pajak yang dihitung sejak menjadi SPDN
Tapi pengecualian pengenaan PPh tidak berlaku bagi WNA yang memanfaatkan Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara mitra.

Semua Pasal 4 ayat (1a), ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria keahlian tertentu serta tata cara
pengenaan PPh bagi WNA tersebut akan diatur dalam PMK (Peraturan Menteri Keuangan).

5. Pengaturan Dana Setoran Haji
Pengelolaan dana setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

Terkait pengelolaan dana setoran BPIH ini merupakan penambahan dalam Pasal 4 tentang PPh
pada klaster perpajakan Pasal 111 UU Cipta Kerja, yakni huruf o dan p.
Dalam Pasal 4 ayat (3) huruf o, disebutkan:
Dana setoran BPIH dan/atau BPIH khusus, dan penghasilan dari pengembangan keuangan
haji dalam bidang atau instrumen keuangan tertentu, diterima Badan Pengelola Keuangan Haji

(BPKH), yang ketentuannya diatur dalam PMK.
Sedangkan dalam Pasal 4 ayat (3) huruf p, tertulis:
Sisa lebih yang diterima/diperoleh badan usaha atau lembaga sosial dan keagamaan yang

terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan
prasarana sosial dan keagamaan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa
lebih tersebut, atau ditempatkan sebagai dana abadi yang ketentuannya diatur lebih lanjut
dengan PMK