Page 171 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

• Semua biaya kompensasi dan pemukiman Kembali harus
dimasukkan dalam anggaran dari proyek pembangunan;

• Rencana pengadaan tanah dan pemukiman kembali harus
mendapat persetujuan dari pemerintah;

• Orang-orang yang terkena dampak pengadaan tanah di
wilayah perkotaan dapat memilih untuk memperoleh rumah
yang layak, bertukar rumah atau kompensasi dalam bentuk
tunai;
• Pihak-pihak yang terlibat dalam pengadaan tanah maupun
pembongkaran rumah harus menandatangani kontrak
terkait kompensasi dan pemukiman Kembali;

• Perselisihan atas pembebasan lahan dan pemukiman
kembali dapat diselesaikan melalui pengaduan administratif
dan hukum;

• Prinsip-prinsip sebagaimana tersebut di atas berlaku bagi
semua proyek pembangunan yang membutuhkan adanya
akuisisi tanah (Shi et al., 2012).

Pelaksanaan pengadaan tanah dengan menyertakan
proyek permukiman kembali dan pemulihan kondisi kehidupan
masyarakat terdampak ini cukup rumit, akan tetapi pemerintah
Cina mampu menyelesaikannya secara baik. Mekanisme
pengelolaan yang diterapkan melalui empat fase kunci
yakni persiapan, penerapan, pengecekan, penerimaan dan
dukungan pasca pengadaan tanah dirasa sangat efektif
dalam mewujudkan pengadaan tanah yang berkelanjutan bagi
kehidupan masyarakat secara luas (Wilmsen 2016).

142 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa