Page 9 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat
P. 9

1 | D a s a r - d a s a r   H u k u m   d a n   K 3




                                                            BAB I
                          PENGANTAR MANAJEMEN RISIKO, HUKUM KESELAMATAN DAN

                                                    KESEHATAN KERJA

                  A.  Pendahuluan

                         Pada  awal  revolusi  industri,  K3  belum  menjadi  bagian  integral  dalam  perusahaan.
                  Pada  era  in  kecelakaan  kerja  hanya  dianggap  sebagai  kecelakaan  atau  resiko  kerja
                  (personal risk), bukan tanggung jawab perusahaan. Pandangan ini diperkuat dengan konsep

                  common law defence (CLD) yang terdiri atas contributing negligence (kontribusi kelalaian),
                  fellow  servant  rule  (ketentuan  kepegawaian),  dan  risk  assumption  (asumsi  resiko)  (Tono,
                  Muhammad: 2002).  Kemudian konsep ini berkembang menjadi employers  liability yaitu K3

                  menjadi tanggung jawab pengusaha, buruh/pekerja, dan masyarakat umum yang berada di
                  luar  lingkungan  kerja.  Dalam  konteks  bangsa  Indonesia,  kesadaran  K3  sebenarnya  sudah
                  ada  sejak  pemerintahan  kolonial  Belanda.  Selanjutnya,  pemerintah  kolonial  Belanda

                  menerbitkan beberapa produk hukum yang memberikan perlindungan bagi keselamatan dan
                  kesehatan kerja yang diatur secara terpisah berdasarkan masing-masing sektor ekonomi.

                         Setelah era kemerdekaan, bangasa Indonesia memasuki babak baru terutama dalam
                  mengisi  kekoksongan  hukum  nasional  (masa  transisi  dari  hukum  kolonial  menuju  hukum
                  nasional),  maka  diadakannya  berbagai  peraturan  hukum  guna  menopang  pembangunan

                  nasional   termasuk    dibidang    ketenagakerjaan,    maka    lahirlah   hukum    nasional
                  ketenagakerjaan  pertama  yang  mengatur  tentang  pkok  ketentuan  pokok  ketenagakerjaan

                  yang  dikenal  dengan  undang-undang  no.  14  tahun  1969  yang  secara  berkelanjutan  di
                  lakukan  perbaikan  dan  dirubah  atau  revisi  berkali-kali  hingga  pada  tahun  2003  yang  kita
                  kenal  dengan  Undang-Undang  Nomor  13  Tahun  2003  Tentang  Ketenagakerjaan  saat  ini.

                  Lahirnya  Undang-Undang  keselamatan  kerja  sebagaimana  yang  kita  kenal  dengan  UUK3
                  tidak lepas dari sejarah pahit perjuangan bangsa. Dalam literatur hukum perburuhan yang
                  ada,  riwayat  hubungan  perburuhan  di  Indonesia  diawali  dengan  suatu  masa  yang  sangat

                  suram yakni zaman perbudakan, rodi.
                         Keselamatan  dan  kesehatan  kerja  (K3)  merupakan  instrumen  yang  memproteksi
                  pekerja,  perusahaan,  lingkungan  hidup,  dan  masyarakat  sekitar  dari  bahaya  akibat

                  kecelakaan  kerja.  Perlindungan  tersebut  merupakan  hak  asasi  yang  wajib  dipenuhi  oleh
                  perusahaan.    K3  bertujuan  mencegah,  mengurangi,  bahkan  menihilkan  risiko  kecelakaan

                  kerja  (zero  accident).  Setelah  mempelajari  bab  ini,  mahasiswa  diharapkan  dapat
                  menjelaskan  dasar  hukum  K3,  sejarah  K3,  dasar  manajemen  resiko,  dasar  statistic
                  keselamatan  dan  dasar  analisa  kecelakaan  kerja.  Media  yang  digunakan  dalam

                  pembelajaran  ini  adalah  powerpoint  dan  pemutaran  film  tentang  perkembangan  revolusi
                  industry sehubungan dengan keselamatan dan kesehatan kerja.
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14