Page 97 - E-Book Dasar-dasar Hukum K3_Neat
P. 97
89 | D a s a r - d a s a r H u k u m d a n K 3
BAB VI
K3 BEJANA DAN PESAWAT UAP
A. Pendahuluan
Tingginya tingkat kompetisi dunia industri menumbuhkan paradigma baru tentang
kebutuhan petugas operator pesawat uap yang dalam pengoperasiannya memperhatikan
segi tentang keselamatan dan kesehatan kerja sebagai aspek yang cukup dipertimbangkan.
Pelaksanaan K3 merupakan indikator tingkat kesejahteraan tenaga kerja dan
berkorelasi langsung dengan kualitas tenaga kerja, peningkatan produktivitas dan
pertumbuhan ekonomi. Sejalan dengan kebijakan pemerintah dengan diterapkannya
PerMenaker No.4 tahun 1987 tentang Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja
(P2K3), UU No.13 Tahun 2003 tentang penyelenggaraan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan
khususnya peraturan yang berkaitan dengan bidang pesawat uap dan bejana tekan seperti
PerMenaker No: Per.01/MEN/1988 tentang Kualifikasi dan Syarat-syarat Operator Pesawat
Uap, dan PerMenaker No: Per.01/MEN/1982 tentang Bejana Tekan.
Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan mahasiswa memiliki kemampuan
sebagai berikut:
Memahami dan mendukung penerapan peraturan perundangan K3 Pesawat Uap dan
Bejana Tekan.
Melakukan identifikasi, evaluasi, dan pengendalian resiko dalam pelaksanaan pekerjaan
yang berhubungan dengan pesawat uap dan bejana tekan.
Memahami akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan pada pekerjaan pada pesawat uap
dan bejana tekan yang ditimbulkan oleh pesawat uap dan bejana tekan
B. Peraturan Perundangan K3 Bejana Tekan dan Pesawat Uap
Terdapat banyak peraturan perundangan yang terkait Undang Nomor 1 Tahun 1970
tentang Keselamatan Kerja. Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang
tentang K3 pada masa pemerintahan Belanda, yaitu Veiligheids Reglement Tahun 1910 (VR
1910 Stbl. 406). UU No. 1 Th. 1970 terdiri dari 11 Bab dan 18 Pasal, dan mulai berlaku sejak
12 Januari 1970. Undang-Undang lain yang terkait dengan K3 adalah Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini terdiri dari 28 bab dan
193 Pasal, dan mulai berlaku sejak 25 Maret 2003. Walaupun Undang-undang ini banyak
mengatur tentang ketenagakerjaan, namun disinggung juga tentang K3, terutama pada Bab
X yang berisi tentang Perlindungan, Pengupahan, dan Kesejahteraan. Kemudian Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja, Undang-Undang ini terdiri dari 15 bab, pada bab
IV Undang-undang ini membaha tentang ketenagakerjaan. Kemudian Undang-Undang No
37 Tahun 2016 yang membahas tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bejana Tekan
dan Tangki Timbun.