Page 11 - Modul Latihan (Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia)

11

Secara umum kabinet-kabinet tersebut memiliki program yang tujuannya sama, yaitu
masalah keamanan, kemakmuran dan masalah Irian Barat (saat ini Papua Barat). Namun setiap
kabinet memiliki penekanan masing-masing, kabinet yang dipimpin Masyumi menekankan
pentingnya penyempurnaan pimpinan TNI, sedangkan kabinet yang dipimpin oleh PNI sering
menekankan pada masalah hubungan luar negeri yang menguntungkan perjuangan pembebasan
Irian Barat dan pemerintahan dalam negeri.

3. MASA KEJAYAAN DEMOKRASI INDONESIA
Masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena
hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik di
Indonesia.

Berikut ini enam indikator ukuran kesuksesan pelaksanaan demokrasi pada masa
pemerintahan parlementer:

1. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik.

Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak
pemerintah. Akibatnya kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan
beberapa bulan. Seperti Djuanda Kartawidjaja diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari
parlemen.

2. Kedua, akuntabilitas (pertanggungjawaban) pemegang jabatan dan politisi pada umumnya
sangat tinggi.

Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai
alat kontrol sosial. Sejumlah kasus jatuhnya kabinet dalam periode ini merupakan contoh
konkret tingginya akuntabilitas.

3. Ketiga, kehidupan kepartaian memperolah peluang sebesar-besarnya untuk berkembang
secara maksimal.

Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai. Pada periode ini 40 partai politik
terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, baik pengurus
atau pimpinan partai maupun para pendukungnya. Campur tangan pemerintah dalam hal
rekrutmen tidak ada. Sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota
pengurusnya.

4. Keempat, sekalipun Pemilihan Umum hanya dilaksanakan satu kali pada 1955, tetapi
Pemilihan Umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi.

Kompetisi antar partai politik berjalan sangat intensif dan fair. Setiap pemilih dapat
menggunakan hak pilih dengan bebas tanpa ada tekanan atau rasa takut.
5. Kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama
sekali.

Meski tidak semua warga negara dapat memanfaatkan hak-hak dasar dengan maksimal.

Materi Pemelajaran IPS Kelas 9 Semester Genap
Jarot Rekyanto, S.Pd SMPN 2 Wangon