Page 12 - Modul Latihan (Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia)
P. 12

12


                       Tetapi hak untuk berserikat dan bekumpul dapat diwujudkan, dengan terbentuknya sejumlah partai
                       politik dan organisasi peserta Pemilihan Umum.

                       Kebebasan pers dan kebebasan berpendapat dirasakan dengan baik. Masyarakat bisa melakukan
                       tanpa rasa takut menghadapi risiko, meski mengkritik pemerintah dengan keras.

                       Contoh Dr. Halim, mantan Perdana Menteri, menyampaikan surat terbuka dengan kritikan sangat
                       tajam terhadap sejumlah langkah yang dilakukan Presiden Soekarno. Surat tersebut tertanggal 27
                       Mei 1955.

                   6.  Keenam, dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah yang memperoleh otonomi yang
                       cukup.

                       Daerah-daerah bahkan memperoleh otonomi seluas-luasnya dengan asas desentralisasi sebagai
                       landasan untuk berpijak, dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dengan
                       pemerintah daerah.























































               Materi Pemelajaran IPS Kelas 9 Semester Genap
               Jarot Rekyanto, S.Pd   SMPN 2 Wangon
   7   8   9   10   11   12   13