Page 2 - Modul Latihan (Masa Demokrasi Parlementer di Indonesia)

2

MASA DEMOKRASI PARLEMENTER

DI INDONESIA

Periode (1949-1959)

A. Pendahuluan

Indonesia sempat menganut sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer. Namun,
penerapan sistem demokrasi ini tidak bertahan lama. Berikut ini sejarah masa Demokrasi
Parlementer di Indonesia Sejarah sistem pemerintahan Demokrasi Parlementer atau Liberal
diterapkan di Indonesia pada 1950-1959. Ketika menganut sistem ini, pemerintahan
Indonesia dipimpin oleh perdana menteri bersama presiden sebagai kepala negara.
Demokrasi Parlementer adalah sistem pemerintahan di mana parlemen negara punya
peran penting. Pada sistem ini, rakyat memiliki keleluasaan untuk ikut campur urusan politik
dan boleh membuat partai. Tokoh-tokoh Indonesia yang memercayai dibutuhkannya
Demokrasi Parlementer atau dikenal juga sebagai Demokrasi Liberal di antaranya
Mohammad Hatta dan Sutan Syahrir. Menurut keduanya, sistem pemerintahan tersebut
mampu menciptakan partai politik yang bisa beradu pendapat dalam parlemen serta dapat
menciptakan wujud demokrasi sesungguhnya, yakni dari rakyat, bagi rakyat, dan untuk
rakyat.

B. Masa Pemerintahan Parlementer
Periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka berlangsung dalam rentang
waktu antara 1949-1959.
Pada periode ini terjadi dua kali pergantian undang-undang dasar, yaitu:

1. Pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 - 17
Agustus 1950.

Dalam rentang waktu ini, bentuk negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat.
Sistem pemerintahan berubah dari presidensil menjadi quasi parlementer.

Sistem pemerintahan presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional adalah
sistem pemerintahan dimana badan eksekutif dan legislatif memiliki kedudukan yang
independen. Kedua badan tersebut tidak berhubungan secara langsung seperti dalam sistem
pemerintahan parlementer. Mereka dipilih oleh rakyat secara terpisah.

Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki
peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini parlemen memiliki wewenang dalam
mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan, yaitu
dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya.

2. Pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 pada
rentang waktu 17 Agustus 1950 - 5 Juli 1959.

Periode pemerintahan ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan.
Sistem pemerintahan menganut sistem parlementer.

Materi Pemelajaran IPS Kelas 9 Semester Genap
Jarot Rekyanto, S.Pd SMPN 2 Wangon