Page 154 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI
P. 154

Pada  tahap  perencanaan,  pemerintah  desa  harus  menyusun  2  (dua)
                            perencanaan berjangka, yaitu:

                            1)  RPJM atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka
                                waktu 6 (enam) tahun.

                            2)  RKP atau Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu)

                                tahun, yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

                                  Jadi, untuk melakukan perencanaan pengelolaan keuangan desa, yang

                            harus  disusun  oleh  pemerintah  desa  adalah  pertama,  RPJM  Desa.  Kedua,
                            RKP Desa. Ketiga, APB Desa.

                                        RPJM & RKP Desa                                 APB Desa


                            Penjelasan:

                              RKP Desa untuk 1 tahun adalah penjabaran dari RPJM Desa yang telah
                                disusun  dan  ditetapkan  sebelumnya.  Di  dalam  RKP  Desa  terdapat

                                rencana  kegiatan  dan  rencana  anggaran  biaya  yang  telah  ditetapkan.
                                Rencana kegiatan dan anggaran biaya tersebut yang dijadikan pedoman

                                untuk  menyusun  APB  atau  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja  Desa)

                                untuk 1 tahun.


                            Berikut ini penjelasan dari RPJM, RKP, dan APB Desa:
                            1)  Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa)


                                Coba pahami contoh RPJM berikut ini :







                                      Penyusunan RPJM Desa menurut Permendagri no 114 tahun 2014
                                adalah sebagai berikut:

                                a.  RPJM  Desa ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak

                                     pelantikan kepala desa.







                  142     MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI
   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159