Page 153 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI
P. 153

Berdasarkan gambar 6.3 merupakan siklus pengelolaan keuangan desa yang
                            diatur   Peremendagri No 20 Tahun 2018  yaitu  5P (Perencanaan, Pelaksanaan,

                            Penatausahaan,  Pelaporan,  dan  Pertanggung  jawaban).  Pengelolaan  keuangan
                            desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yaitu mulai 1 Januari sampai dengan

                            31 Desember. Berikut ini adalah penjelasan masing-masing tahapan yaitu:


                            1.  Perencanaan
                                     Perencanaan pengelolaan keuangan desa adalah rencana atau perkiraan

                                yang dibuat pemerintahan desa mengenai mengenai pendapatan dan belanja
                                dalam  periode  tertentu.  Perencanaan  pemerintahan  desa  biasanya  kegiatan

                                terkait infrastruktur, seperti:
                                a.  Pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat

                                    Misalnya: kegiatan pembangunan permukiman, jalan, transportasi.

                                b.  Pemenuhan prasaranan wilayah
                                    Misalnya:  membuat  jaringan telekomunikasi,  sumber daya air, energi,

                                    dan sebagainya.
                                c.  Pembangunan  prasarana  pasar,  kesahatan,  pendidikan,  olahraga,  dan

                                    rekreasi.


                                “Tahukah Anda, apa tujuan dilaksanakannya perencanaan

                                          dalam pengelolaan keuangan desa ? ”


                                       Tahap perencanaan ini bertujuan untuk mencapai pembangunan
                                   desa dengan cara memanfaatkan atau mengalokasikan sumber daya

                                   yang dimiliki suatu pemerintah desa. Perencanaan pembangunan desa

                                   disusun  sesuai  dengan  kewenangan  pemerintah  desa,  dan  tetap
                                   mengacu    pada    perencanaan    pembangunan      kabupaten/kota.

                                   Perundang-undangan  yang  mengatur  yaitu  Permendagri  No  114
                                   Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.










                        MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI             141
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158