Page 178 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/Instansi Pemerintah Kelas XI

1. Standar Pengakuan Akuntansi Pemerintah Daerah

Pengakuan akuntansi adalah ditetapkannya suatu peristiwa atau transaksi

keuangan apabila memenuhi kriteria pencatatan suatu transaksi dalam catatan
akuntansi. Setelah memenuhi kriteria, wujud dari pengakuan adalah pencatatan

jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan (aset, kewajiban, ekuitas,
pendapatan, belanja, dan beban) dari suatu peristiwa atau transaksi.

“Bagaimana kriteria pengakuan akuntansi pemerintah daerah ?”

Pahami penjelasan berikut ini:

Suatu peristiwa atau kejadian akan diakui apabila memenuhi kriteria

minimum yang tercantum dalam PP No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan, yaitu:
a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan

kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari/ atau masuk ke
dalam entitas pelaporan yang bersangkutan.

b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat
diukur atau dapat diestimasi dengan andal. Kemudian, suatu peristiwa atau

kejadian dikatakan memenuhi kriteria pengakuan dengan

mempertimbangkan aspek materialitas.

Untuk lebih memahami bagaimana pengakuan dalam akuntansi pemerintah
daerah. Ayo, pahami kriteria pengakuan tiap-tiap pos laporan keuangan berikut:

1) Pengakuan Aset

a) Aset diakui ketika memiliki potensi manfaat ekonomi di masa depan dan
biaya dapat diukur secara andal.

b) Sesuai dengan basis akrual, aset dalam bentuk piutang atau beban dibayar
di muka dapat diakui ketika hak klaim (pengakuan) untuk mendapatkan

arus kas masuk (penerimaan pembayaran piutang) atau manfaat ekonomi

lainnya telah terpenuhi.
c) Nilai klaim atas piutang dapat diukur atau diestimasi.

d) Aset dalam bentuk kas yang diterima pemerintah bersumber dari pajak,
retribusi, penerimaan bukan pajak, bea masuk, cukai, transfer, setoran,

166 MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI