Page 169 - E-Modul Praktikum Akuntansi Lembaga/ Instansi Pemerintah Kelas XI

D. Rangkuman

E.

1. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 113 Tahun 2014, keuangan desa
adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta

segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan

hak dan kewajiban desa.
2. Pelaksana keuangan desa adalah kepala desa dan dibantu PTPKD (Pelaksana

Teknis Keuangan Desa) yang terdiri dari sekretaris desa, kepala seksi-seksi, dan
bendahara desa.

3. Asas-asas pengelolaan keuangan desa yaitu transaparan, akuntabel, partisipatif,
tertib dan disiplin.

4. Siklus pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, pelaksanaan,

penatausahaan , pelaporan, dan pertanggungjawaban.
5. Perencanaan adalah rencana atau perkiraan yang dibuat pemerintahan desa

mengenai mengenai pendapatan dan belanja dalam periode tertentu.

6. Pelaksanaan adalah semua penerimaan dan pengeluaran desa dilakukan melalui
rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/walikota dalam rangka

melaksanakan kegiatan sesuai kewenangan desa.
7. Penatausahaan adalah pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran

desa pada buku kas umum dan buku pembantu kas yang terdiri dari buku
pembantu pajak, buku pembantu bank, dan buku pembantu kegiatan.

8. Pelaporan keuangan desa adalah kegiatan melaporkan pelaksanaan APB Desa

semester pertama oleh kepala desa kepada bupati/walikota melalui camat.
9. Pertanggungjawaban adalah penyampaian Laporan Pertanggungjawaban

Realisasi APB Desa yang dilaporkan oleh kepala desa kepada bupati/walikota
melalui camat dan disampaikan paling lambat 3 bulan setelah akhir tahun

anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan desa.

MODUL PRAKTIKUM AKUNTANSI LEMBAGA/ INSTANSI PEMERINTAH KELAS XI 157