Page 63 - MODUL USAHA MIKRO

(pembayaran atas jasa dan sewa kepada Wajib Pajak Badan).
Lebih lanjut, berdasarkan PP-23, atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh
Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu (termasuk UMKM),

dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% yang dapat dilunasi dengan
cara:
a. Disetor sendiri oleh Wajib Pajak UMKM atau,

b. Dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut pajak dalam hal Wajib Pajak
UMKMmelakukan transaksi dengan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong atau

pemungut pajak.
Kewajiban terkait PPN, hanya dikenakan kepada UMKM yang memiliki omzet
mencapai Rp4,8 miliar, atau UMKM yang memilih untuk menjadi Pengusaha

Kena Pajak (PKP)

Contoh Kasus:

Renza memiliki bisnis pakaian yang kian sukses. Pada tahun 2020, Renza meraup
omzet hingga Rp240 juta. Karena omzet setahunya tidak melebihi Rp4,8 miliar,

Renza dikenakan tarif PPh Final 0,5%. Maka, untuk tahun 2020, rumus PPh Final
bisnis pakaian milik Renza sebagai berikut:

Omzet per bulan x 0,5%

C. PAJAK YANG HARUS DIBAYAR

Perlukah UMKM Membayar Pajak? Ya, tentu perlu! Baik itu untuk UMKM yang beroperasi
offline maupun online, tetap harus rutin membayar pajak sesuai dengan peraturan yang
berlaku. Masih banyak pelaku UMKM yang menganggap bahwa pajak hanya berlaku untuk

bisnis besar saja.
Padahal, Direktorat Jenderal Pajak bisa mengetahui pelaku UMKM yang tidak membayar
pjaka lewat rekening, di mana pendapatan tidak sesuai dengan beban pajaknya.

Tidak taat dalam membayar pajak bisa dikenakan sanksi denda uang, sanksi bunga, sanksi
kenaikan tarif pajak, hingga sanksi beban pajaknya.

Pajak Apa Saja yang Perlu Usaha Anda Bayar? Tidak sedikit pelaku UMKM yang tidak
membayar pajak karena tidak tahu jenis-jenis pajak apa saja yang harus dibayarkan. Berikut

sedikit panduan bagi Anda.

Modul Usaha Kecil Halaman 49