Page 68 - MODUL USAHA MIKRO

pajak. Pajak yang sudah dibayarkan dialokasikan untuk pembiayaan pembangunan nasional.
System perpajakan di Indonesia sendiri bersifat self assessment, yang artinya dihitung dan
dibayarkan oleh masing-masing Wajib Pajak.

Jenis Pajak:
1. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
PPN adalah pajak yang dikenakan di setiap transaksi jual-beli barang dan/atau jasa yang

sudah tergolong sebagai Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP). PPN
dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh pelaku usaha/penjual, tapi dibayarkan oleh

pembeli.
Tarif PPN yang ditetapkan, yakni 11% dari harga barang atau jasa.
2. Pajak Pembangunan I (PB1) atau Pajak Restoran
Pajak Restoran dibebankan kepada bedan usaha penyedia makanan dan/atau minuman,

contohnya seperti restoran, kedai makan, catering, warung, kantin, bar, hingga franchise
makanan cepat saji.
Tarif Pajak Restoran sebesar maksimal 10% dari jumlah pembayaran yang diterima

restoran.
Ini hanya diwajibkan kepada bisnis F&B yang omzetnya mencapai nilai tertentu,

contohnya di DKI Jakarta adalah dengan nilai omzet di atas Rp200 Juta.
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pejak Penghasilan (PPh)
Ketika anda mendaftarkan bisnis anda ke KPP, Anda akan menerima Surat Keterangan

Pendaftar (SKT) yang merinci kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan sebagai
Wajib Pajak, mulai dari PPh hingga PPN
Kewajiban terkait PPh secara uumum diatur dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2008

mengenai Pajak Penghasilan.
Ketahui jenis usaha yang anda miliki untuk bisa mengetahui pajak apa saja yang harus

dibayarkan. Ingat, PPN, PPh, dan Pajak Restoran punya perbedaan masing-masing
PPN dan Pajak Restoran sama-sama bertarif 10%, tetapi untuk bisnis F&B tidak dikenakan
PPN, melainkan dikenakan Pajak Daerah dalam bentuk PB1 atau Pajak Restoran.

Modul Usaha Kecil Halaman 54