Page 179 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 165 -

(5) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat
diberikan secara tunai atau nontunai.
(6) Berdasarkan SPBy yang disampaikan PPK, Bendahara
Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan pengujian yang meliputi:
a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh PPK;
b. pemeriksaan kebenaran atas hak tagih, meliputi:
1. pihak yang ditunjuk untuk menerima
pembayaran;
2. nilai tagihan yang harus dibayar; dan
3. jadwal waktu pembayaran;
c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
d. pemeriksaan kesesuaian pencapaian keluaran
antara spesifikasi teknis yang disebutkan dalam
penerimaan barang/jasa dan spesifikasi teknis
yang disebutkan dalam dokumen
perjanjian/Kontrak; dan
e. pemeriksaan dan pengujian ketepatan
penggunaan klasifikasi anggaran.
(7) Apabila SPBy telah memenuhi persyaratan, Bendahara
Pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu
melakukan pembayaran dengan UP.
(8) Dalam hal SPBy tidak memenuhi persyaratan untuk
dibayarkan, Bendahara Pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu mengembalikan
tagihan/mengembalikan SPBy.

Pasal 221
(1) Penerima uang muka mempertanggungjawabkan uang
muka kepada Bendahara Pengeluaran disertai dengan
bukti pengeluaran yang sah paling lama 5 (lima) hari
kerja setelah pelaksanaan kegiatan selesai.
(2) Dalam hal sampai batas paling lama 5 (lima) hari kerja
setelah pelaksanaan kegiatan selesai, penerima uang
muka kerja belum menyampaikan bukti pengeluaran
yang sah, Bendahara Pengeluaran/bendahara
pengeluaran pembantu menyampaikan permintaan
tertulis agar penerima uang muka kerja segera
mempertanggungjawabkan uang muka kerja dengan
tembusan kepada PPK.

Pasal 222
(1) Bendahara Pengeluaran mengajukan penggantian
(revolving) UP kepada PPK sepanjang dana yang dapat
dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.
(2) Masing-masing bendahara pengeluaran pembantu
mengajukan penggantian (revolving) UP melalui
Bendahara Pengeluaran.
(3) Pengajuan penggantian UP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disertai dengan SPBy dan kelengkapannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 208 ayat (1).
(4) Berdasarkan pengajuan penggantian UP sebagaimana
dimaksud pada ayat (3), PPK menerbitkan:
a. SPP GUP untuk pengisian kembali UP; atau