Page 183 - PMK NOMOR 62 TAHUN 2023 TENTANG PERENCANAAN ANGGARAN, PELAKSANAAN ANGGARAN, SERTA AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

- 169 -

Bagian Kedelapan
Pengawasan dan Pengendalian Internal

Pasal 230
(1) Menteri/Pimpinan Lembaga menyelenggarakan
pengawasan dan pengendalian internal terhadap
pelaksanaan anggaran Satker di lingkungan
Kementerian/Lembaga masing-masing.
(2) Pengawasan dan pengendalian internal sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 231
Dalam rangka mempersiapkan sistem aplikasi dan Tanda
Tangan Elektronik tersertifikasi, Menteri Keuangan c.q.
Direktur Jenderal Perbendaharaan dapat menetapkan
penahapan implementasi pembayaran dengan sistem
aplikasi dan Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi.

Bagian Kesepuluh
Tata Cara Pembayaran atas Beban BA Bendahara Umum

Pasal 232
Ketentuan mengenai tata cara pembayaran atas beban BA
BUN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri
Keuangan mengenai tata cara pencairan anggaran
pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran
BUN pada kantor pelayanan perbendaharaan negara dan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai
pelaksanaan anggaran pada masing-masing Sub BA BUN.

BAB VII
AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu
Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Pusat

Pasal 233
(1) Akuntansi dan pelaporan keuangan di lingkungan
Pemerintah Pusat dilaksanakan berdasarkan Sistem
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
(2) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara,
peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi
akuntansi sejak pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi
keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah
Pusat.
(3) Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikembangkan berdasarkan Standar Akuntansi